Warga Manggarai Menolak PT KAI Terkait Mapping Tanah Milik Warga

Warga Manggarai Menolak PT KAI Terkait Mapping Tanah Milik Warga
 Situasi terkini RW 012 Manggarai (dok kb7)
 26 Juli 2017 03:41:30 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Warga RW 012 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, kembali dibikin resah dan gelisah bahkan pusing oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI). Isue yang berkembang saat ini pada masyarakat, rencananya Rabu (26/7/2017) pukul 11.00 WIB PT KAI akan memetakan tanah warga terkait proyek Double-Double Track (DDT) Manggarai-Soekarno Hatta.

"Isue pihak PT KAI akan melakukan mapping (memetakan) ulang tanpa adanya komunikasi bahkan dalam bentuk surat," kata kuasa hukum warga Manggarai RW 012 dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nurharis Wijaya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Padahal itu, kata dia, tergolong tahap perencanaan berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah, sedangkan surat perintah pengosongan adalah sudah termasuk ke dalam tahap pelaksanaan.

Menurutnya, semakin tampak jelas itikad tidak baik daripada PT KAI dan sudah pasti PT KAI punya program proyek yang tidak jelas.

"Untuk itu, PBHI Jakarta bersama warga Manggarai mengutuk dan akan tetap konsisten pada barisan penolakan dan perlawanan sebagai bentuk membela hak-hak warga manggarai RW 12 atas tindakan sewenang-wenang yang diluar hukum dan tidak beretika seperti yang dilakukan PT KAI," tegasnya.

Dikatakanya, apabila PT KAI tetap bersikeras melakukan aksi tersebut, maka terbukti pihak PT KAI telah melanggar kesepakatan pada tanggal 15 Mei 2017 Warga Manggarai yang didampingi pihaknya ketika melakukan pertemuan yang difasilitasi DPRD DKI Jakarta.

Adapun telah terjadi suatu kesepahaman yakni selama belum mencapai suatu kesepakatan dari warga Manggarai bersama PT KAI, maka selama itu pula PT KAI tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan apapun termasuk melibatkan pihak kepolisian dan TNI.

Nurharis menyebut, dalam hal ini bukan bagian dari pihak yang sedang berselisih yang diketahui pula merupakan termasuk ke dalam ranah perdata (Private).

"Bahwa kemudian pihak PT KAI diwajibkan untuk melibatkan peran serta Walikota Administrasi Jakarta Selatan untuk sekiranya dapat memfasilitasi pertemuan antara warga Manggarai didampingi PBHI Jakarta dengan Pihak PT KAI serta di awasi langsung oleh DPRD DKI Jakarta," tandasnya. (wem)