Wapres: Sebagai Pimpinan DPR Harus Taat Kepada Hukum

Wapres: Sebagai Pimpinan DPR Harus Taat Kepada Hukum
 Wakil Presiden Jusuf Kalla (istimewa)
 07 November 2017 16:19:46 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninta Ketua DRP Setya Novanto untuk taat dengan hukum. Terlebih saat dipanggil oleh lembaga hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharunya Setya Novanto hadir.

"Apapun sebagai negarawan sebagai pimpinan DPR, harus taat kepada hukum yang dibuat oleh DPR sendiri, Contohnya ya harus taat hukum, harus mengikuti," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (7/11/2017).

Saat Wapres JK ditanya mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tertulis untuk Setya Novanto yang telah beredar, dia menjawab tidak tahu mengenai hal tersebut.

‎"Saya tidak tahu apakah sudah atau tidak, " katanya, dilansir dari Tribunnews.

Untuk diketahui, sebelumnya beredar SPDP bernomor B-619/23/11/2017 ber-kop surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dengan tanggal 3 November 2017, yang tertulis ditujukan kepada Novanto.

Dasar penerbitan SPDP ini salah satunya ialah berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Pada surat itu menerangkan, per-hari Selasa 31 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan 2012, pada Kemendagri.

Dalam surat itu, tindak pidana korupsinya tertulis diduga dilakukan Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sugihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan.

(**)