Wakil MPR: Kalau Demokrasi Mahal Maka Korupsi Tidak Pernah Selesai

Wakil MPR: Kalau Demokrasi Mahal Maka Korupsi Tidak Pernah Selesai
 ilustrasi (dok. kb7)
 25 Agustus 2017 10:55:54 wib
Share :

Kabar7, Balikpapan - Mahalnya biaya politik dalam ajang pemilihan umum (Pemilu), baik legislatif ataupun eksekutif (kepala daerah), menjadi faktor pemicu kasus korupsi tak pernah selesai.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Negeri 5 Balikpapan, Jumat (25/8/2017).

"Ketika Pemilu Legislatif ada calon yang menghabiskan dana Rp14 miliar hingga Rp25 miliar, kalau demokrasi mahal maka korupsi tidak pernah selesai," kata Mahyudin.

Tak lepasnya praktik politik uang dalam pemilu karena masih ada masyarakat kurang sejaterah dan berpendidikan rendah yang gampang dipengaruhi dengan uang untuk memberikan suaranya.

"Harapan dilaksanakannya pemilu adalah rakyat bisa memilih pemimpin yang bisa perjuangkan cita-cita bangsa namun karena masyarakat belum sejahtera dan pendidikan kurang bagus maka pemilu masih diwarnai politik uang," ujarnya.

Kalau setiap ajang pemilihan umum setiap calon harus mengeluarkan biaya politik yang mahal, maka ketika calon tersebut terpilih akan berusaha mengembalikan modalnya tersebut dengan berbagai cara, termasuk korupsi.

"Mereka berpikir bagaimana mengembalikan dana yang dikeluarkannya ketika pemilu sehingga tidak heran banyak kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD yang ditangkap KPK," katanya, dikutip dari Antaranews.

Untuk itu, politisi partai Golkar ini berpendapat, kalau cara berpolitik dengan modal besar ini harus dihentikan. Sebab praktik tersebut tidak menyehatkan bagi sistem demokrasi yang kini sedang dikuatkan.

(**)