Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Dukung UU Ormas Diuji ke MK

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Dukung UU Ormas Diuji ke MK
 Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (istimewa)
 27 Oktober 2017 17:32:17 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai banyak pasal karet yang terdapat dalam UU Ormas. Untuk itu dia akan mendukung kepada pihak yang mengajukan uji materi UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU Ormas ini sebelumnya ialah Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. Perppu itu kemudian disahkan menjadi UU Ormas oleh DPR, Selasa (24/10/2017). Dalam proses pengesahan regulasi tersebut, PKS menjadi salah satu partai yang tidak setuju Perppu menjadi UU.

"Karena kami masih juga berpendapat bahwa Perppu ini terlalu banyak pasal karetnya yang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam Pancasila, undang-undang dasar maupun juga prinsip negara hukum dan prinsip hak asasi manusia," kata Hidayat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Salah satu pasal yang dimaksud oleh Wakil Ketua MPR ini ialah soal sanksi pidana bagi anggota dan simpatisan ormas. Ia menganggap hal ini bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara.

"Jadi karenanya masak dalam Perppu disebutkan juga akan terkena juga terkena pidana juga pengurus dan anggota ormas baik langsung atau tidak langsung yang terlibat dalam penyebaran ideologi yang disebut anti Pancasila," kata Hidayat, dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, Hidayat juga berharap UU Ormas ini segera direvisi. Ini juga senada dengan pemerintah yang berjanji akan segera merevisi UU Ormas apabila Perppu Ormas diterima. Hidayat mengatakan, PKS akan ikut mengawasi proses revisi agar menghadirkan aturan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dan negara hak asasi manusia.

"Kami akan ikut mengawasi dan pada saatnya kami akan ikut bicara tentang apakah yang memang dirubah itu memang yang seharusnya diubah atau malah semakin seram itu Perppu nanti kita lihat," pungkasnya.

(**)