Waketum Gerindra Tantang Presiden Jokowi Debat Soal Perpres

Waketum Gerindra Tantang Presiden Jokowi Debat Soal Perpres
 (dok. kb7)
 17 April 2018 19:30:07 wib
Share :

Kabar7, Jakarta -  Waketum Gerindra Ferry Juliantono menentang Presiden Jokowi dan Luhut Panjaitan untuk berdebat, terkait Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 (Perpres) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menurutnya telah melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.

"Saya tantang Pak Jokowi, para menteri terkait sekalian sama Pak Luhut Panjaitan, ayo debat dengan saya," kata Ferry usai diskusi publik menolak perpres nomor 20 tahun 2018, di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

"Bahwa yang pasti dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003  bahwa tenaga kerja asing yang Skill Lebour adalah yang terdidik. Dengan peraturan presiden ini makin mengukuhkan bahwa tenaga kerja asing yang dari Cina itu adalah tenaga kerja asing yang unskilled lebour atau buruh kasar yang sebenarnya di Indonesia yang buruh kasar itu sebenarnya merupakan hak dari tenaga kerja Indonesia, haknya buruh, haknya pekerja Indonesia.  Bukanlah hak tenaga kerja asing dari Cina," tegas Ferry.

Hal ini, menurut Ferry juga telah menghianati pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya merupakan hak bagi pekerja Indonesia.

Ferry mengungkapkan kalau terang-teranggan negara memperbolehkan tenaga kerja asing yang unskill lebour maka menurutnya akan berpotensi melanggar konstitusi.

Ferry mengatakan dalam kapasitas sebagai partai, langkah untuk menolak perpres tersebut adalah pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR lainnya dan ketua komisi IX Dede Yusuf dan komisi IX.

"Dalam waktu dekat kita akan ke DPR bersama pimpinan-pimpinan buruh, perwakilan-perwakilan serikat buruh. Elemen dan unsur masyarakat lainnya," paparnya.

"Dan kemudian ada proses langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh kami untuk melakukan judisial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 ini," tambahnya.

"Bahwa teman-teman yang lain juga melakukan penandatanganan petisi sebagai pernyataan sikap kita," ungkap Feŕry.

(wem)