Viral Guru Purwokerto, KPAI: Tunjukkan Kekerasan Tanpa Salah Anggap Mendidik

Viral Guru Purwokerto, KPAI: Tunjukkan Kekerasan Tanpa Salah Anggap Mendidik
 
 22 April 2018 09:25:35 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Beredar video viral penamparan yang dilakukan seorang oknum guru di dalam kelas diduga peristiwa terjadi di salah satu SMK swasta di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, pemukulan menyasar wajah atau pipi korban.

"Namun, bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) cara klarifikasi oknum guru tersebut malah makin menunjukkan bukti kepada penegak hukum bahwa si guru kerap melakukan kekerasan. Bahkan, tanpa rasa bersalah dan menganggap itu bagian dari mendidik atau mendisiplinkan," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Pihaknya menduga, ucapan dan jawaban anak-anak korban dalam video klarifikasi tersebut adalah jawaban di bawah tekanan atau menjawab sesuai keinginan si oknum guru. Karena video sengaja dibuat oleh oknum guru di lingkungan sekolah.

"Selain itu, ada ketimpangan relasi antara guru, murid. Di mana murid tidak akan berani menjawab sesuai apa yang dia rasakan dan alami," ujarnya.

KPAI, lanjut Retno, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap para korban pemukulan oknum guru di SMK tersebut dan mengutuk keras pendekatan guru dalam mendisiplinkan siswa di kelas dengan cara-cara kekerasan.

Ia menjelaskan pemukulan atau penamparan yang dilakukan oknum guru SMK dalam video yang viral tersebut adalah bentuk kekerasan fisik dan melanggar pasal 54 Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

"Di mana anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya," jelas Retno.

Menurut dia, pelaku kekerasan juga melanggar Pasal 76 C "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

"Adapun sanksinya diatur dalam Pasal 80 (1) 'setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana penjara paling lama 3,6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp72 juta'," katanya.

Dia menyatakan, bahwa KPAI sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Jawa Tengah dan mendapat jawaban dari Kepala Bidang SMK Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.

"Pihak Disdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola SMK sedang mendalami kasus ini dengan meminta keterangan kepada pihak kepala sekolah yang bersangkutan," ujarnya.

Menurut Kadisdikbud Provinsi Jawa Tengah, kata Retno, pemanggilan kepada oknum guru dan kepala sekolah sudah dilakukan pada Kamis (19/4) dan masih daalam proses penanganan.

Untuk itu, lanjutnya, KPAI akan mendorong Disdikbud Provisi Jawa Tengah untuk mengusut tuntas kasus ini dan akan BAP oknum guru pemukulan tersebut.

Menurut Retno, jika terbukti bersalah maka harus diproses sesuai dengan ketentuan kepegawaian maupun peraturan perundangan yang berlaku, apalagi korban tidak hanya satu. Tetapi banyak sebagai ditayangkan dalam video klarifikasi oknum guru itu.

"Penegakan hukum dalam kasus ini penting dilakukan agar ada efek jera dan tidak ada peniruan oleh siapapun dalam upaya mendidik atau mendisiplinkan anak. Sekolah seharusnya menjadi zona aman dan nyaman bagi peserta didik," tegas dia.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan ini mengimbau semua pihak yang memiliki video kekerasan tersebut untuk dihapus dan tidak disebarluaskan lagi, demi kepentingan terbaik bagi anak.

(deva)