Utusan Khusus Presiden Gelar FGD Kajian Batas Maritim

Utusan Khusus Presiden Gelar FGD Kajian Batas Maritim
 (dok. Setkab)
 30 Agustus 2017 13:16:07 wib
Share :

Kabar7, Lombok - Penetapan batas maritim merupakan suatu proses yang kompleks. Meski United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) telah disahkan pada tahun 1982, tapi masih terdapat perbedaan yang timbul saat proses delimitasi batas maritim mencakup sejumlah hal.

Demikian isi sambutan Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim (PBM) Eddy Pratomo pada penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, di Holiday Resort, Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/8/2017).

"Apakah masing-masing pihak telah menarik garis pangkal sesuai dengan UNCLOS? Apakah masing-masing titik dasar, garis pangkal atau fitur maritim diberikan bobot yang sama dalam menarik garis sama jarak?" kata Eddy merujuk permasalahan yang muncul dalam proses delimitasi batas maritim, dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Untuk itu Eddy berhadap, adanya FGD ini bisa memberi masukan-masukan untuk menyempurnakan Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim, yang disusun oleh Tim Peneliti yang bekerja sama dengan kantor UKP PBM.

Sehingga, lanjutnya, pada akhir tahun ini buku tentang "Kajian Terhadap Proses Delimitasi Batas Maritim" bisa segera dihasilkan.

Untuk diketahui, pihak dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yakni Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman, dan pihak dari Universitas Pertahanan yakni Prof. Dr. Sobar Sutisna, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembahas.

Sedangkan untuk peserta yang menghadiri FGD ini diisi dari Kemlu, Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kabinet, serta Badan Informasi Geospasial.

(**)