Tito Ajukan Anggaran Untuk Densus Tipikor Rp 2,5 T

Tito Ajukan Anggaran Untuk Densus Tipikor Rp 2,5 T
 Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (Istimewa)
 12 Oktober 2017 16:53:58 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Guna mendukung kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), Polri melalui Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 2,6 triliun.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dirincikan Tito, alokasi anggran yang diajukan itu meliputi belanja pegawai 3.560 personel sebesar Rp 786 miliar, lalu belanja barang oprasional penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

"Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," katanya. Tito menjelaskan, densus yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi ini sudah tersusun struktur organisasinya. Nanti Densus Tipikor ini akan diketuai polisi bintang dua atau berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen).

Polri juga akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan kasus korupsi di setiap wilayah. Dipaparkan Tito, satuan tugas wilayah ini terdiri dari enam satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C.

"Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada," katanya, dikutip dari Antaranews.

Tito meminta dukungan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor dan pemenuhan kebutuhan anggarannya.

"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Tito meminta bantuan Komisi III DPR untuk mewujudkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan mengenai keberadaan tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor. 

(**)