Timah Panas Mendukung Aliansi Nasional Driver Online

Timah Panas Mendukung Aliansi Nasional Driver Online
 Tim Advokasi dan hukum Pengendara Online Nasional (Timah Panas)
 05 Februari 2018 14:29:06 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Ketua Tim Advokasi & Hukum Pengendara online Nasional (Timah Panas) Ferdian Sutanto mengatakan, dengan agenda Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Persidangan Perkara Pengujian Undang-undang dengan Register Nomor 97/PUU-XV/2017 Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2018 adalah kami menguji Pasal 151 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“UU LLAJ bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf b terdiri atas angkutan orang dengan menggunakan taksi.” kata Ferdian Sutanto S.H.,C.L.A, di Jakarta, Senin (5/2/18).

Menurutnya, semangat pembentuk undang-undang memperlihatkan pada penekanan pemajuan kesejahteraan umum dan tuntutan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ferdi memaparkan, bahwa Ketarangan Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila Jakarta,Muhammad Rullyandi S.H.,M.H. pada persidangan 29 Januari 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi persoalan pada ketentuan pasal 151 huruf a UU LLAJ yang menyatakan sebagai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf b terdiri atas angkutan orang dengan menggunakan taksi.

Dalam konteks kehadiran zaman milenial era digital yang telah memberikan inovasi terobosan teknologi berbasis aplikasi menjadi suatu tren fenomena baru dalam keseimbangan kebutuhan masyarakat.

“Seiring dengan daya minat masyarakat yang bertransformasi dari angkutan orang dengan menggunakan taksi konvensional beralih menjadi taksi berbasis aplikasi teknologi,’ jelas dia.

Membawa manfaat, jelas dia, bagi segenap kalangan masyarakat secara umum maupun sebagai alternatif pekerjaan yang memberikan manfaat penghasilan yang layak dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi warga negara namun juga menimbulkan persoalan hukum atas perlunya menjamin adanya kepastian hukum legalitas aspek yuridis keberadaan taksi berbasis aplikasi teknologi.

Memahami UUD 1945 sebagai jati diri living constitution atau konstitusi yang hidup mengikuti perkembangan zaman harus mampu menjangkau forward looking dinamika kebutuhan masyarakat luas terutama menjamin bahwa undang-undang yang menjadi sandaran hukum telah memberikan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

"Bahwa UUD sebagai Constitutie is de hoogste wet menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara,"urai Ferdian.

“Dengan adanya peran negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita hokum (rechsidee) atas kewajiban negara memenuhi tuntuan adil dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali,” ujar Ferdi.

Dalam kerangka konstitusi, Penjabaran-penjabaran nilai-nilai filosofi atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip negara hokum dalam literature peraturan perundang-undangan, artinya UU dilaksanakan dengan perintah UUD “uitvoering van wettelijke voorschrift”. Pemenuhan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 diperlukan penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas the unity of the constitution.

Bahwa ketentuan, kata Ferdian, pasal 151 huruf a UU LLAJ tidak menegaskan jenis angkutan taksi yang dimaksud tanpa menjustifikasi legitimasi keberadaan taksi aplikasi berbasis teknologi, sehingga rumusan norma tersebut mengandung ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) apakah mengandung norma yang bersifat kebolehan atau suatu norma yang bersifat larangan.

Lebih lanjut kata dia, sehingga hak konstitusional Pemohon sebagaimana pasal 27 ayat (2) jo pasal 28 D ayat (1) tidak terakomodir dalam lintasan UU organik tersebut. Keadaan (omstandigheiden) keberadaan taksi aplikasi berbasis online tumbuh secara masif dibeberapa daerah di seluruh Indonesia sehingga diperlukan instrumen peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional melalui undang-undang sebagaimana kami Uji Materi Pasal 151 huruf a UU LLAJ pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Selanjutnya tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf b terdiri atas angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi tentunya kakarakteristik taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi masuk dalam norma yang di Mohonkan oleh kami dengan Register perkara Nomor 97/PUU-XV/2017Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semua Peraturan di bawahnya BaikPeraturanPemerintah, PeraturanMenteridan lain sebagai nya mempunyai acuan tegas.

Ferdian mengungkapkan, untuk mengurangi potensi gejolak yang terjadi sesama angkutan taksi konvensional dan taksi aplikasi berbasis online yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas sehingga sangat tepat melalui instrumen hukum undang-undang (UU LLAJ) atas keberadaan taksi aplikasi berbasis online mengingat jumlah yang banyak tersebardi Kota dan Kabupaten di Indonesia.

“Kami mendukung Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO) atas nama aspirasi Driver Taksi Online konsen berdilog kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan baik secara langsung maupun melalui media agar mendapatkan solusi dengan di berlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentunya agar karakteristik Taksi Aplikasi Berbasis Teknologi terakomodir,” tegas Ferdian.

(wem)


Berita Terkait