Soal Penuntutan Satu Atap, Polri: Itu Masih Dalam Konsep

Soal Penuntutan Satu Atap, Polri: Itu Masih Dalam Konsep
 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (Istimewa)
 13 Oktober 2017 12:10:02 wib
Share :

Kabar7, Jakarta -Terjadi perbedaan keinginan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sistem penuntutan satu atap untuk menunjang penanganan kasus korupsi di Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang segera dibuat Polri.

Untuk dietahui, yang dimaksud sistem penuntutan satu atap tersebut ialah, pihak kepolisian serta kejakasaan berada dalam satu badan yang dapat melakukan pengungkapan hingga penuntutan sekaligus terhadap kasus yang ditangani.

Lembaga yang menerapkan sistem ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ternyata Polri juga ingin sistem penuntutan satu atap ini dapat diterapkan oleh Densus Tipikor.

Namun pihak Kejagung tidak setuju dengan sistem yang diwacanakan Polri tersebut. Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, seluruh fungsi penuntutan tindak pidana termasuk korupsi agar dikembalikan kepada Kejaksaan.

Hal tersebut sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, dimana Jaksa Agung dinyatakan sebagai penuntut tertinggi.

Menanggapi pendapat itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan, kalau sistem penuntutan satu atap ini baru merupakan suatu konsep.

Diharapkan dengan sistem ini, penanganan kasus korupsi yang nantinya akan dilakukan Densus Tipikor menjadi lebih fokus.

"Itu masih dalam konsep. Kalau bisa satu atap lebih bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak di Kejaksaan ada satu tim khusus juga yang menangani masalah korupsi," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017) kemarin.

Meski demikian, Setyo mengaku kalau wacana ini sebenarnya telah dikomunikasi dengan pihak kejaksaan. Komunikasi juga akan dilakukan kembali dengan intens, terlebih Polri sudah memaparkannya dalam rapat bersama Komisi III DPR kemarin.

"Kami sudah komunikasikan tapi mungkin nanti lebih intens," kata dia.

Disamping itu, Kapolri Jenderal Pol Tito karnavian telah memastikan Densus Tipikor ini tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Justru adanya Densus yang akan beranggotakan 3.560 personel, penanganan kasus korupsi dapat lebih masif dilakukan.

Tito menegaskan, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan penegak hukum lain untuk bergabung dalam Densus Tipikor. Agar Densus ini tidak dianggap sebagai pesain.

"Kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor lah," kata Tito, kemarin, dikutip dari Kompas.

Ia menambahkan, tugas penanganan Kepolisian sangat luas. Misalnya, kasus korupsi terkait birokrat yang bisa melibatkan ratusan ribu hingga jutaan birokrat.

Kasus itu mulai dari kasus gratifikasi hingga suap yang jumlahnya variatif. Ada pula kasus korupsi berkaitan dengan pengusaha dan masyarakat umum biasa.

"Persoalannya, mampu enggak ditangani oleh teman-teman KPK yang jumlahnya 1.000 orang? Saya berpendapat dengan adanya densus ini teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar sedangkan densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," kata Tito.

(**)