Setkab Rancang Zona Bebas Korupsi di Internalnya

Setkab Rancang Zona Bebas Korupsi di Internalnya
 (dok. Setkab)
 20 September 2017 17:05:47 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat lantai II Gedung III Kementrian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (20/9/2017).

FGD kali dibuat dengan tema "Pembangunan Zona Integritas, Melalui Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)."

Staf Ahli Setkab Bidang Reformasi Birokrasi, M.Y. Raso, mengatakan tujuan FGD ini untuk membekali para pegawai dan pejabat di lingkungan Setkab mengenai pentingnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, karena dengan menetapkan unit yang menjadi pilot project di tahun ini diharapkan semua unit nanti akan mengikuti.

"Oleh karena itu, kami mengundang pakar yang memang bisa menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang perlu dibuat oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka menghasilkan suatu unit kerja yang memang menuju bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani," kata Raso.

Setkab, lanjutnya, berkomitmen untuk melakukan zona bebas korupai, walaupun dalam peraturannya tidak mengharuskan hal tersebut. Sebab, yang diwajibkan untuk menyujudkan itu ialah institusi yang secara langsung melayani rakyat dan mengelola keuangan yang besar.

"Namun demikian walaupun pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet tidak melebihi Rp 200 miliar, tetapi bukan berarti unit kecilpun tidak ada korupsi, unit kecilpun pelayanannya baik. Oleh karena itu Sekretariat Kabinet bertekad untuk memulai ini," katanya.

Sekretariat Kabinet sejak tahun lalu sudah mencanangkan Zona Integritas. Kemudian juga terus melengkapi segala kebutuhan dalam mewujudkan suatu birokrasi yang baik, bukan hanya untuk sekedar mengejar remunerasi tetapi juga untuk mewujudkan wilayah yang benar-benar bebas korupsi termasuk juga birokrasi yang bersih dan melayani.

"Unit kerja yang sudah diusulkan oleh Pak Sekretaris Kabinet kepada Menteri PAN dan RB adalah Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yang kesehariannya menyelenggarakan Sidang Kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin oleh Presiden," tutur Raso dilansir dari laman Setkab.

(**)