RDP Komisi III Singgung Eksekusi Mati, Jaksa Agung Sebut Putusan MK Jadi Penghambat

RDP Komisi III Singgung Eksekusi Mati, Jaksa Agung Sebut Putusan MK Jadi Penghambat
 (dok. kb7)
 11 Oktober 2017 17:30:40 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Rapat tersebut menyinggung pelaksanaan eksekusi mati jilid IV yang tak kunjung diselesaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Soal hal itu, Prasertyo berdalih, masih banyak kendala yang dihadapi bangsa saat ini.

"Sulit dijelaskan. Masih banyak yang dihadapi bangsa ini untuk yang lebih penting, sosial, ekonomi dan lain-lain," kata Prasetyo dalam rapat.

Adapun alasan lain yang disebutkan Prasetyo atas mandeknya eksekusi mati, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi soal waktu pengajuan grasi yang tak ada batas.

Diketahui sebelumnya, terpidana mati yang akan dieksekusi dapat mengajukan grasi dengan maksimal waktu satu tahun.

"Tapi sekarang keputusan itu dihapuskan oleh MK," kata Prasetyo dikutip dari Antaranews.

Terkait grasi yang tidak ada batas waktunya, Prasetyo pernah menyatakan pihaknha meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

"Nanti minta fatwa ke MA dan Mahkamah Konstitusi agar ada kepastian hukum," kata eks politisi Partai Nasdem itu.

Prasetyo tidak ragu-ragu menyatakan, putusan MK itu telah menghambat pelaksanaan eksekusi mati, mengingat tidak ada kepastian hukum soal grasi.

"Harus gantung terus (permohonan grasi), sedangkan terpidana memainkannya dengan mengulur waktu pengajuan grasi," ucapnya.

"Kita kirim ke MA meminta kepastiannya, batasan grasi. Kan satu tahun dihapuskan," tuturnya.

(**)