Proyek U-Ditch Kota Depok Diduga Salahi Aturan

Proyek U-Ditch Kota Depok Diduga Salahi Aturan
 Foto atas: Bedeng proyek yang biasanya dipasang papan proyek. Foto bawah: Galian saluran air yang nantinya dipasang u-ditch. (istimewa)
 29 November 2018 17:28:26 wib
Share :

Kabar7, Depok - Proyek pemasangan u-ditch di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, diduga menyalahi aturan terkait tidak adanya papan proyek yang dipasang.

Pasalnya, pekerjaan tersebut sudah berjalan sekitar 1 minggu, namun pemberitahuan tentang nilai anggaran, nama perusahaan dan waktu pekerjaan masih "misteri".

Pelaksana pengerjaan di RW 11, Kecamatan Cipayung, mengatakan bahwa terkait papan proyek di lokasi tersebut sudah dikonfirmasi kepada pihak dinas terkait namun belum juga bisa dipasang.

"Betul. Udah dipesan sih pak tapi belum dikasih dari Pemda (Pemerintah Kota Depok), pak Hartanto," katanya ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler, di Depok, Rabu (28/11/2018).

Untuk diketahui, aturan terkait transparansi anggaran dan rincian proyek tertera dalam Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang ini".

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak memyesatkan. Pasal 9 ayat (1) "setiap badan publik wajib memngumumkan informasi publik secara berkala".

Selain itu, aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU No 29 Tahun 2006).

Serta, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU Nomor 12 Tahun 2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail di tiap provinsi.

Jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, seringkali dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

(andreas)


Berita Terkait