Proyek Pembangunan Jembatan Kurang Transparan

Proyek Pembangunan Jembatan Kurang Transparan
 (dok. Kabar7)
 11 Desember 2017 12:20:49 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Kali Binong di Jl. Raya Pertanian, RW 09 Perumahan Lembah Griya Indah, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, terksesan kurang transparan.

Pasalnya, tak terlihat papan proyek/rincian proyek yang dikerjakan oleh PT. Duta Pribumi dan PT. Marina Cipta Pratama sebagai konsultan pengawasnya.

Ketika wartawan mendatangi proyek tersebut, Minggu kemarin (10/12/2017), barulah papan proyek dipasang oleh pekerja.

Salah satu pekerja, Akim, berdalih tidak ada waktu untuk memasangnya. "Belum ada waktu yang pas," katanya.

"Baru sempat (pasang papannya, red-)," sambungnya singkat.

Ia pun tak mau menjawab beberapa pertanyaan awak media. Bahkan terkesan menghindar.

Di tempat yang sama, Nasruddin, warga setempat, menyatakan bahwa proyek ini sebelumnya kurang transparan.

"Masyarakat ingin tahu, berapa nilainya. Sampai kapan pekerjaannya," ujarnya.

Nasrudin menjelaskan, bahwa sebelumnya dampak banjir bukan hanya dirasakan oleh RW 09 warga Perum Lembah Griya Asri. Maka dari itu jembatan tersebut dibongkar.

"Jadi, dengan adanya pekerjaan tersebut sebenarnya bukan untuk dirasakan oleh RW 09 saja. Tapi RW 04 dan RW 03 juga mengalami hal yang sama," jelasnya.

Pihaknya berharap, agar fokus pekerjaan bukan untuk jembatan saja. Tapi dampak selanjutnya setelah proyek tersebut harus segera dilakukan langkah untuk mencegah banjir.

"Sekarang sudah lebar gorong-gorongnya. Harus dicegah dari sekarang juga," tegasnya.

Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya "feedback" atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

"Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek," ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi di Center for Budget Analysis(CBA).

Dia menjelaskan, aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

"Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal," tegas Jajang.

 

(andreas/deva)