Prona PTSL Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

Prona PTSL Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil
 Tim IX RW 12 Manggarai bersama anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, Ketua PTSL Tebet, Sugianto SH dan PBHI Jakarta
 12 April 2018 01:09:06 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diyakini tidak menyentuh masyarakat.

Menurut juru bicara tim IX RW 12 Manggarai, Jakarta Selatan, Sadarajab bahwa program nasional (Prona) PTSL diduga membuka ruang korupsi dengan membebankan biaya operasional kelompok masyarakat yang di-SK-kan oleh lurah setempat atas perintah badan pertanahan kepada masyarakat yang seyogyanya sebagai fasilitator/membantu masyarakat kecil dalam pengajuan sertifikat.

"Dalam melakukan tugasnya mensosialisasikan prona tersebut memungut biaya pengurusan kepada masyarakat yang bervariatif  di setiap kelurahan. Konon kabarnya untuk biaya operasional pengurusan sertifikat," kata Sadarajab usai acara sosialisasi pemahaman prosedur pengajuan prona PTSL oleh  BPN, DPR dan pihak Kelurahan Manggarai, di kantor RW 12 Manggarai, Rabu malam (11/4/2018).

Selain itu, ia juga menyayangkan warga RW 12 tidak dapat melanjutkan proses pengajuan sertifikat  karena terkendala adanya pengakuan sepihak dari PT. Kereta Api Indonesia atas tanah yang warga telah tinggal kurang lebih 50 tahun dan taat hukum membayar pajak atas tanah yang mereka tempati.

Sehingga komisi A DPRD DKI Jakarta mengambil sikap untuk memfasilitasi antara masyarakat dengan PT. KAI.

"Untuk membuka data masing-masing pihak yang juga akan menghadirkan BPN Jaksel untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah antara warga dan PT. KAI," katanya.

(wem)