Program KB Harus Jadi Gerakan yang Diterima Masyarakat

Program KB Harus Jadi Gerakan yang Diterima Masyarakat
 (Dok. Puspen)
 01 Mei 2018 22:05:31 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan program keluarga berencana (KB) harus menjadi gerakan yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Program KB harus dilakukan secara sinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, swasta dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI dalam sambutannya pada acara Pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional kerja sama antara TNI dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bertempat di Lapangan Jarias, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (1/5).

Panglima TNI juga mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya unsur TNI yaitu Babinsa diberi tugas membantu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hanya berperan sebagai pelaksana.

Saat ini para Babinsa sudah diberi kemampuan oleh BKKBN sebagai motivator, sehingga bentuk bantuan yang diberikan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman yang demokratis serta dapat menghindari munculnya isu pelanggaran HAM, ucapnya.

"Para PLKB dan Babinsa harus secara terus menerus diberikan kemampuan dalam hal penggiatan Program Keluarga Berencana, agar mereka mampu mengembangkan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat di lapangan," katanya, menambahkan.

Panglima TNI menyampaikan bahwa pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu bentuk kontribusi BKKBN dan TNI serta mitra kerja BKKBN lainnya untuk membangun kependudukan Indonesia agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia, sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan akan menjadi bangsa yang kuat sejahtera adil dan makmur.

"Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan meningkatkan derajat ketahanan nasional serta mampu memberikan jaminan terhadap kesinambungan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, yang dengan penuh dedikasi memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pencanangan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Nasional kerja sama antara TNI dengan BKKBN, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

"Saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dilandasi oleh jiwa sebagai 'tentara rakyat', 'tentara pejuang' dan 'tentara profesional'. Saya juga mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI yang telah membantu dan kerja sama dengan jajaran BKKBN di seluruh Indonesia," katanya, menegaskan.

Di sisi lain, Panglima TNI mengatakan bahwa menyelesaikan masalah kependudukan di Indonesia hingga saat ini belum tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, di mana kebutuhan pangan, energi dan perumahan serta lapangan kerja masih menjadi kekhawatiran bersama.

"Untuk menangani masalah itu, Pemerintah berupaya sekuat tenaga dengan berbagai program kerja seperti penyiapan infrastruktur, termasuk peningkatan produksi hasil pertanian dan pengendalian jumlah penduduk melalui program BKKBN," ujarnya lagi.

Menurut dia, proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan mencapai 305,6 juta jiwa.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2035, yaitu 17 tahun dari sekarang, bukanlah waktu yang lama bagi perkembangan sebuah bangsa, sehingga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi dan menyiapkan daya dukung agar bonus demografi yang terjadi saat itu akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, bukan sebaliknya malah menjadi masalah bagi bangsa dan negara.

"Kita harus mengarahkan investasi negara pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja serta keluarga berencana, khususnya pada pola asuh anak dalam keluarga dan mulai saat ini kita harus menjadikan penduduk sebagai obyek dan subyek pembangunan nasional, sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kependudukan," kata Panglima TNI.

Turut hadir pada acara tersebut, di antaranya Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Pangkoopsau II Marsda TNI Fadjar Prasetyo, Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Waasops Panglima TNI Marsma TNI Khairil Lubis.

(silvya)