Prasetyo bertemu Jaksa Agung China di Forum CLS

Prasetyo bertemu Jaksa Agung China di Forum CLS
 (dok. Puspenkum Kejagung)
 08 Desember 2017 13:21:22 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo dan Jaksa Agung China Cao Jianming mengadakan pertemuan bilateral di Kantor Kejaksaan Agung China, Beijing, Kamis (7/12/2017) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo didampingi Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Jan S. Maringka, JAM Datun Loeke Larasati, Karo Hukum Darmawel dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Mulyana.

Sementara Jaksa Agung China didampingi Deputy Prosecutor General of The Supreme People's Procuratorate of P.R. China dan beberapa Director, Deputy Director dan Deputy Division.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Jaksa Agung China merasa senang dan suatu kehormatan atas kunjungan Prasetyo. Pasalnya, Prasetyo merupakan merupakan sahabat lama Cao Jianming, yang sangat akrab.

Persahabatan mereka berdua juga diibaratkan sebagai cerminan, begitu akrabnya hubungan Pemerintah China dan Indonesia.

Bukan hanya Cao Jianming yang senang. Prasetyo juga merasa hal tersebut saat bertemu dengan sabahat lamanya. Mereka berdua bertemu dalam kegiatan China Law Society (CLS) di Nanning, Guangxi.

Prasetyo mengaku mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman berharga dalam kegiatan tersebut. Sebab, CLS merupakan forum berkumpulnya berbagai kalangan hukum, baik pejabat, praktisi maupun akademisi.

Jaksa Agung juga merasakan Belt & Road Initiative yang dibahas dalam China-ASEAN Legal Forum, sangat sejalan dengan gagasan pemikiran dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengarahkan pembangunan tol laut sebagai bagian mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam pertemuan bilateral yang hangat dan suasana keakraban tersebut, kedua Jaksa Agung sepakat untuk segera menindaklanjutinya dengan penandatangan MoU antara Jaksa Agung RI dan Jaksa Agung China di segala aspek,.

Utamanya, melalui pertukaran pendidikan antara Jaksa Indonesia dengan Jaksa China sehingga dapat diketahui dan dipahami perbedaan sistem hukum masing-masing dalam rangka menanggulangi trans national crime.

(wem)