Polisi Belum Bisa Tangkap Petinggi Pertamina Yang Jadi Tersangka

Polisi Belum Bisa Tangkap Petinggi Pertamina Yang Jadi Tersangka
 ilustrasi (istimewa)
 04 September 2017 13:59:31 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Senior Vice President Asset Management PT Pertamina, Gathot Harsono, telah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus korupsi penjualan aset PT Pertamina berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di Simprug, Jakarta Selatan, tahun 2011.

Penetapan Gathot disampaikan pihak kepolisian pada 27 Juli 2017. Ia jadi tersangka setelah Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi, dua ahli, dan penggeledahan kantor PT Pertamina.

Namun saat ditetapkan tersangka, Gathot justru menghilang dan kepolisian hingga kini belum berhasil menemukannya. Gathot juga sudah dimasukan dalam daftra pencairan orang (DPO) oleh polisi.

Dua rumah miliki Gathot yang berada di kawasan Slipi, Jakarta Barat, dan kawasan BSD, Tangerang Selatan, digeledah pihak kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencari jejak keberedaan Gathot dan pencarian bukti lainnya.

Sayangnya tindakan demi tindakan ini belum membuahkan hasil atau memberi tanta dimana sang tersangka bersembunyi.

"Tersangka Gathot belum tertangkap, dia menghilang. Masih dikejar oleh anggota kami," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Erwanto Kurniadi, di Jakarta, Senin (4/9/2017).

Adapun Bareskrim Polri kembali memanggil mantan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Pertamina Waluyo untuk dikorek keterangannya terkait keberadaan Gathot.

"Waluyo diperiksa terkait pendalaman berkas tersangka Gathot Harsono dan pengembangan tersangka yang lain," Kepala Subdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Pol Indarto.

"(pemeriksaan Waluyo) Termasuk terkait keberadaan Gathot yang masih DPO," lanjutnya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula setelah polisi mencurigai penjualan tanah seluas 1.088 meter persegi milik Pertamina di kawasan Simprug, Jakarta Selatan pada 2011. Polisi menduga lahan milik Pertamina itu dijual di bawah harga pasar. Penyelidikan kasus ini dilakukan pada Januari 2017.

Sementara, berdasarkan hasil analisis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai Rp40,9 miliar.

(dbs/hdi)