Polda Metro Usut NJOP dan Fakta Proyek Reklamasi

Polda Metro Usut NJOP dan Fakta Proyek Reklamasi
 Gedung Mapolda Metro Jaya (dok. kb7)
 09 November 2017 13:13:58 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Polda Metro Jaya terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pulau reklamasi Teluk Jakarta. Kasus tersebut ditangani oleh bagaian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus).

Tim penyidik Ditkrimsus dalam pengembangan kasus, kali ini melakukan penyelidikan indikasi selisih Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pulau reklamasi yang disetujui sesuai aturan dengan fakta di lapangan.

"Ada selisih antara NJOP dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga lahan tanah itu yang akan kita dalami," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Komber) Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (9/11/2017), dilansir dari Antaranews.

Terkait penyelidikan ini, Argo menuturkan, tim penyidik memeriksa Kepala Badan Pajak dan Restribusi (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJP) Dwi Haryantono pada hari ini. Penyidik, lanjutnya, juga akan menelusuri prosedur penetapan besaran NJOP guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku.

Sementara, guna mengetahui besaran dugaan tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi, Polda Metro melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk diketahui, Polda Metro yang telah menemukan alat bukti adanya dugaan tindak pidana dalam kasus proyek reklamasi. Penyidik mengidentifikasi telah terjadi dugaan pelanyelewengan anggaran di pulau C dan D. Status kasus juga telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada NJOP Pulau C dan D yang ditetapkan DPRD DKI senilai Rp 3,1 juta per meter, namun realisasinya mencapai kisaran Rp 25 juta per meter hingga Rp 30 juta per meter.

Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebug.

Dalam pengembangan kasus, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi seperti Kepala Bidang Peraturan BPRD DKI Jakarta, Kepala Bidang Perencanaan BPRD DKI Jakarta dan staf BPRD Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu (8/11/2017).

(**)