PJI Tak Sepakat Ada Unsur Jaksa Dalam Densus Tipikor

PJI Tak Sepakat Ada Unsur Jaksa Dalam Densus Tipikor
 Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (istimewa)
 23 Oktober 2017 10:38:37 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Polri berencana membuat Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Rencananya, Polri ingin ada unsur kejaksaan dalam densus ini guna menerapkan sistem penuntutan satu atap.

Sayangnya keinginan itu tak mendapat restu dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan organisasi kejaksaan yakni Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) juga tak sepakat dengan keingin Polri memasukan unsur kejaksaan dalam densus buatannya.

PJI menilai, jika Densus Tipikor diberikan kewenangan penuntutan, maka ini tidak sesuai dengan prinsip hukum. Tapi perlu ditekankan, PJI tak mempersoalkan untuk rencana pembentukan densus tersebut.

"PJI tidak masalah. Namun penempatan penuntutan, yang merupakan bagian dari densus tersebut, menjadi masalah. Tidak sesuai prinsip hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang," ujar anggota PJI Dr Reda Manthovani dalam konferensi pers di Bakoel Coffie, Jalan Raya Cikini Nomor 25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2017).

UU yang dimaksud adalah UU Kejaksaan. Ia menilai, ini berbeda cerita dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki UU Tipikor tersendiri.

"Yang jelas melanggar UU Kejaksaan. Karena penuntut umum tertinggi di tangan Jaksa Agung. Kenapa KPK bisa? Karena ada UU, amanat UU Tipikor, dibuat karena sebagai trigger mechanism. Karena penegak hukum konvensional dianggap tidak mampu dilebur di sana," papar mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar), dilansir dari Detik.

Reda mengkhawatirkan, bila terealisasi penuntutan satu atap, maka independensi penuntutan dapat berkurang. Ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan dikendalikan oleh penyidik.

Peraturan terkait penuntutan sudah diatur dalam UU. Reda mengatakan jaksa selalu siap untuk melakasanakan penuntutan sebagai tugasnya. Tapi kalau Densus Tipikor ingin all out, maka keseluruhan mekanisme kerja harus diperbaiki.

"Jangan mengatur ini di ranah penuntutan. Kita sudah ready di penuntutan. Kalau memang ingin supaya all out, ini dalam rangka efisiensi tidak bolak-balik, harus perbaiki menyeluruh," kata jaksa senior yang menunggu dilantik menjadi Aspidum Kajati Sulsel itu.

Oleh sebab itu Reda meminta agar mekanisme yang diperbaiki nantinya bukan hanya untuk perkara tipikor. Karena di Kementerian Hukum dan HAM sudah ada draft revisi UU yang mengatur integrasi penyidik dan penuntut.

"Bukan cuma mekanisme penanganan perkara Tipikor tapi perkara lainnya. Revisi KUHAP sudah ada RUU draftnya di Kumham. Sudah selesai. Integrasi penyidik dan penuntut sudah diatur di draft tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merencanakan Densus Tipikor dan telah dipaparkan kepada DPR. Tito juga telah mengajukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna merealisasikan rencananya tersebut.

Densus ini juga diakui Tito telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Juru Bicara Presiden Johan Budi menyebutkan kalau pada prinsipnya Presiden Jokowi tak mempermasalahkan rencana Polri itu. Karena yang diinginkan Presiden Jokowi adalah cepatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara masif.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut bersuara tentang Densus Tipikor ini. Menurutnya, rencana Polri yang ingin membuat densus untuk menangani kasus korupsi secara khusus tidak perlu dilakukan.

(**)