Perwakilan PTN-PTS Menghadap Presiden Bahas Aksi Komitmen Kebangsaan

Perwakilan PTN-PTS Menghadap Presiden Bahas Aksi Komitmen Kebangsaan
 (istimewa)
 25 Agustus 2017 13:46:40 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Sebanyak 16 perwakilan dari perguruan negeri dan swasta menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Nasir menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi dalam rangka ingin melakukan aksi komitmen kebangsaan. Aksi ini berbentuk penanaman empat pilar kebangsaan terhadap mahasiswa dan lingkungan perguruan tinggi di seluruh negeri.

"Aksi kebangsaan ini bagaimana mewujudkan kesatuan Republik Indonesia, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara, bagaimana UUD 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dari Aceh sampai Merauke," kata Nasir seusia mendampingi Presiden menemui perwakilan PTN-PTS.

Dijelaskan, nantinya kurang lebih 2.000 rektor di seluruh Indonesia akan diundang dalam aksi komitmen kebangsaan ini.

"Pesan Presiden adalah ini harus dilakukan, ditindaklanjuti dan Presiden akan memberikan waktu, namun belum ditetapkan, tapi perkiraan di akhir September," ucapnya, dikutip dari Antaranews.

Nasir sebenarnya berharap rektor yang akan diundang bisa lebih dari 2.000 orang. Karena jumlah PTN-PTS di Indonesia itu mencapai 4.529.

"Dari Kementerian Agama sekitar 800-an dan sisannya di bawah Kemenristek Dikti," ungkap Nasir.

Aksi komitmen kebangsaan ini menjadi salah satu bentuk penangkal penyebaran faham radikalisme di PTN-PTS. Aksi ini akan dituangkan dalam pembelajaran dan juga prilaku.

"Bagaimana kampus terhindar dari faham-faham radikalisme. Ini harus kita jaga semua," ujarnya.

Dengan aksi ini, mahasiswa tidak akan mudah dicekoki faham-faham yang bertentangan dengan pancasila. Karena pemikirannya telah diisi dengan nilai-nilai kebangsaan.

Nantinya, tak hanya Menristekdikti saja yang terlibat dalam aksi ini, melainkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan BIN juga ikut terlibat.

"Kami bekerja dengan BNPT, BIN terkait hal-hal yang berhubungan dengan kampus di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah menjaga Indonesia dalam benteng wawasan kebangsaan ini," katanya.

(**)