Pernyataan Sumarsono, Sinyal Positif Untuk Bang Ocid Dkk

Pernyataan Sumarsono, Sinyal Positif Untuk Bang Ocid Dkk
 Abdul Rosyid alias Bang Ocid Dkk bersama Kuasa Hukum PAKUBUMI
 28 Maret 2018 19:53:50 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono pada Kompas.com Senin 26 Maret 2018 perihal pemerintah provinsi DKI Jakarta, untuk mematuhi rekomendasi Ombusman RI guna membuka atau mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta agar dapat dipergunakan untuk jalan lalu lintas kendaraan bermotor, yang mana jalan jatibaru tersebut adalah jalan yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Rahmat Aminudin dari Tim Advokasi Perkumpulan Advokat Kebijakan Publik untuk Masyarakat Indonesia (PAKUBUMI), kuasa hukum Abdul Rosyid alias Bang Ocid selaku Penggugat Gubernur DKI Jakarta dengan nomor perkara 140/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst merespon stetmen Sumarsono, bahwa pernyataan itu sesuai dan sejalan dengan permintaan dari gugatan hukum yang diajukan penggugat kepada tergugat yaitu Gubernur DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perhubungan RI.

Rahmat menyebut dikarenakan tergugat salah satu nya adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka pihaknya selaku kuasa hukum penggugat akan memperhatikan dan melihat apakah stetmen itu, akan sama yakni tetap meminta Jalan Jatibaru dikembalikan fungsinya (mendukung gugatan Abdul Rosyid dkk) pada jawaban normatif dari Jawaban Gugatan yang akan diajukan oleh Pihak Menteri Dalam Negeri RI di persidangan dalam perkara gugatan citizen lawsuit terhadap kebijakan pemerintah propinsi DKI Jakarta menutup jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta. Rencananya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa,10 April 2018, pukul 09.00 WIB.

Seperti diketahui dalam Petitum Penggugat (Permintaan Penggugat) bahwa memohon agar Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat dikembalikan fungsinya atau dipulihkan sebagaimana keadaan semula sebagai fungsi jalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, memerintakan agar gubernur DKI Jakarta untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. 

(wem/asep)


Berita Terkait