Perkara Lahan, Warga Gunung Sahari Gugat BPN di PTUN

Perkara Lahan, Warga Gunung Sahari Gugat BPN di PTUN
 (dok. kb7)
 20 Oktober 2017 09:17:00 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Warga Gunung Sahari Raya jakarta gugat BPN Jakarta Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa lahan. Sidang perdana gugatan tersebut berlangsung pada Rabu (18/10/2017) kemarin dan dipimpin pimpin majelis hakim Oenoen Pratiwi.

Tim kuasa hukum warga dari TEMS law office, Tulus Hirmantoro, menyakan bahwa dasar-dasar gugatan tersebut atas objek sengketa aquo, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di keluarkan tergugat (BPN Jakarta Pusat) yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai nomor 467 NIB, 0901020103061 dan nomor 468 NIB, 0901020103060.

"Bermula pada tanggal 24 Maret 2017 Dirjen Perhubungan Laut mengirimkan surat yang isinya pemberitahuan pengosongan rumah, Menurutnya telah terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak para penggugat, dikarenakan sebelum tanggal 08 Desember 2016 (penerbitan sertifikat hak pakai), sedangkan status tanah tersebut adalah Tanah Negara, dan bukan hak daripada Dirjen Perla." ungkap Tulus saat menghadiri sidang di PTUN Jakarta.

Penggugat juga baru mengetahui bahwa KTUN objek sengketa yang di keluarkan tergugat "secara tidak cermat" dan juga sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya UU No. 51 tahun 2009.

Menurut Tulus bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut bersifat Konkret, Individual, dan Final, sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986 jo UU no.51 tahun 2009.

"Kongkret yang dimaksud adalah objek yang diatur dalam KTUN objek sengketa adalah tentu atau dapat di tentukan Sertipikat Hak Tanah atas tanah negara, bekas pemegang Hak ex Belanda Maurits Emile Wollrabe, dengan surat Hak tanah noner : 1220, tertanggal 28 Juni 1921, sesuai dengan surat yang diuraikam oleh kantor Pendaftaran Tanah tertanggal 01 februari 1954, yang saat ini diberikan Hak pakai kepada kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Perhubungan Laut. Para Penggugar adalah Sunyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dirugikan dikeluarkannya KTUN objek sengketa." jelas Tulus.

Dengan dikeluarkannya KTUN objek Sengketa Para Penggugat tidak dapat melakukan permohonan konversi untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas tanah yang ditempati dan dikuasai secara terus menerus selama lebih dari 61 Tahun.

Ia menambahkan bahwa Sejak tahun 1954 dan seterusnya para penggugat bersama warga lainnya secara terus menerus berkesinambungan dan telah memiliki identitas kependudukan warga negara indonesia dan telah melakukan kewajiban membayar pajak, bumi dan bangunan.

"Sebelum sertifikat menerbitkan Hak Pakai tidak dilakukan pengukuran yang sah secara hukum dan tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan secara tertulis kepada para penggugat selaku pihak yang menguasai dan menempati hingga sekarang, yang se olah -olah tanah tersebut diperlakukan seperti tanah kosong yang tidak berpenghuni." tuturnya.

Dalam hal ini terrgugat memohon untuk mengabulkan gugatan tersebut, menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Tanah, mewajibkan tergugat untuk mencabut Sertifikat tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat permasalahan tersebut.

(drs/hd)