Pemkot Depok Diduga Menangkan Perusahaan Fiktif Rp1,8 Miliar

Pemkot Depok Diduga Menangkan Perusahaan Fiktif Rp1,8 Miliar
 (istimewa)
 05 Desember 2018 20:09:26 wib
Share :

Kabar7, Depok - Pemerintah Kota Depok diduga memenangkan perusahaan "fiktif" dalam situs online LPSE setempat, di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang mengerjakan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Retikulasi Jl. Raya Citayam Perumahan Permata yakni PT Tunas Mekar Eka Harpedi dengan nilai pagu anggaran Rp1.889.736.000. 

Pasalnya, ketika hendak konfirmasi terkait lokasi pekerjaan tersebut ke perusahaan yang beralamat di Jl. Veteran III No.28 RT 03/03, Banjarwangi, Ciawi, Kabupaten Bogor, sudah tidak ada operasional perkantoran melainkan hanya toko bangunan.

Pantauan pada lokasi, pekerjaan tersebut berada di Kecamatan Cipayung tepatnya di Kelurahan Pondok Jaya dan Kelurahan Ratu Jaya, Kota Depok. Namun, Camat Cipayung A. Rahmat mengakui bahwa pihaknya belum menerima koordinasi dari PDAM maupun pelaksana yakni PT Tunas Mekar Eka Harpedi terkait pekerjaan tersebut.

"Tidak ada koordinasi, gak tau kalo di kelurahan. Walaupun ada pasti saya minta sama pelaksananya agar pekerjaannya rapi, soalnya gali tanah. Jangan sampai tanah yang digali membahayakan pengguna jalan," katanya saat bertemu wartawan di Kelurahan Pondok Jaya, Depok, Rabu (5/12/2018).

Secara terpisah, Ketua RT 03/03 Banjarsari, Ciawi, Endah mengatakan bahwa dirinya sekitar 3 tahun menjadi Rt belum pernah menerima laporan yang ingin meminta domisili perusahaan.

"Paling juga ada yang minta domisili itu tukang es krim mau buka cabang lagi, kalo PT belum pernah sih. Tapi kadang saya sebagai Rt kalo kayak gitu (domisili perusahaan) soalnya berat, jadinya saya suruh ke desa dulu. Sebelum saya cap (stempel), saya arahkan biar ke desa," katanya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat (1) huruf o menegaskan bahwa "Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman".

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa disebut sebagai kualifikasi.

Dengan demikian, alamat tetap dan jelas sebagai salah satu syarat dokumen kualifikasi yang wajib dipenuhi penyedia.

Selain itu, Perpres No 70 Tahun 2012 Pasal 56 menyatakan bahwa ULP/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: (a) meminta peyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi, (b) tidak meminta seluruh dokumen yang diisyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

(andreas)