Pemerintah DKI Jakarta Memerlukan Tekanan Pers

Pemerintah DKI Jakarta Memerlukan Tekanan Pers
 (istimewa)
 27 Januari 2019 11:36:35 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya tetap berpegang dan memerlukan tekanan pers untuk mengambil suatu keputusan. Tekanan pers itu berupa informasi dari media nasional terbitan Jakarta dan media sosial yang ada.

"Untuk mengambil suatu keputusan, kami masih tetap berpegang, antara lain pada informasi dari media massa nasional terbitan Jakarta, dan media sosial meski hal tersebut kerap remeh temeh, dan bukan yang dipikirkan masyarakat Jakarta seperti air bersih, transportasi, harga kebutuhan pokok (beras, telor, ayam, daging, dll) dan lapangan pekerjaan," tuturnya dalam Seminar Peranan Pers di Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah, Selasa (22/1/2019) di Wisma Antara, Jakarta Pusat.

Sebaliknya di Bogor, Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam melakukan tugas dan mengambil keputusan sehari-hari justru lebih banyak mendengar suara media sosial, daripada media massa lokal.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan teknologi itu, menuntut tersedianya para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multi platform.

Karena itu program peningkatan profesionalitas melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting. Setiap media dituntut mengembangkan visi misi futuristik yang bisa melampaui jaman.

Di era transisi menuju Teknologi 4.0. pers harus bertransformasi dari penadah iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih ada banyak media didirikan hanya untuk menarik jatah dana APBD dari pemda-pemda.

Berkaitan dengan tema Seminar, Peranan Pers di Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah ditekankan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, agar bisa melihat peran pers dalam pembangunan daerah.

Seminar ini sebagai puncak Rapat Kerja PWI masa bakti 2018-2019. Sekaligus menyongsong peringatan Hari Pers Nasional Indonesia (HPN) 6-9 Februari 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

Memerlukan Tekanan Pers
Gubernur DKI Jakarta Anies menyatakan, Jakarta sebagai daerah, media-medianya mempunyai irisan dengan media-media nasional. Itu sebabnya, ada hal remeh, misalnya, tiba-tiba bisa menjadi isu nasional.

Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menjadikan informasi sebagai propaganda tentang capaian-capaian pembangunan, untuk mengonfirmasi kebenaran tanyanya ke media massa. Saat ini kondisinya terbalik.

Adanya tsunami informasi (baca membanjirnya informasi) termasuk berita bohong (hoax), pemerintah memegang otoritas verifikasi.

Anies mengakui, selama setahun memimpin Jakarta, dia tidak sepi dari berbagai kritik. Kritik di data, diteliti dan dipelajari. Kesimpulannya, yang ramai di media sosial, bukan yang menjadi kepentingan mendasar masyarakat Jakarta.

Karena itu, ia minta media massa dan media sosial, menemani dirinya dalam membangun Jakarta dan menjadikan warga jakarta sebagai co-creator yang menjadi sumber solusi.

Anies juga meminta Pemerintah (DKI Jakarta-red) perlu mendapat tekanan dari media massa maupun media sosial, dengan tema-tema yang penting dan mendasar.

Bagi Wali Kota Bogor, media-media sosial yang lucu, konyol, kasar, ngawur, bohong, tapi kadang juga ada benarnya, dapat ia jadikan wahana untuk mendeteksi realitas yang terjadi di lapangan.

Sementara itu ia juga menggunakan media sosial (instragram, facebook, website, whatsapp dll) untuk berkomunikasi dengan para warga Bogor. Sehingga bisa mewujudkn Bogor seperti hari ini.

(K7-1)


Berita Terkait