NU: Tragedi Yuyun Jadikan Semangat Pelarangan Mihol

NU: Tragedi Yuyun Jadikan Semangat Pelarangan Mihol
 Ilustrasi (istimewa)
 08 Mei 2016 20:20:42 wib
Share :

Kabar7, Surabaya - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya menilai tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP di Bengkulu, Yuyun (14) yang pemicunya diduga adalah minuman keras agar dijadikan penyemangat mengesahkan Raperda Pelarangan Minuman Beralkohol di Surabaya.

"Kita sangat sedih, mendengar kejadian yang memilukan itu. Sangat menyayat rasa kemanusiaan kita. Betapa manusia dengan mudahnya menjadi lebih hina dari hewan dan bisa sejahat iblis, karena pengaruh minuman keras," kata Ketua PCNU Surabaya Achmad Muhidin Zuhri di Surabaya, Minggu (8/5/2016).

Menurut dia, tragedi Yuyun merupakan peringatan yang jelas bagi semua masyarakat bahwa miras merupakan sumber masalah kejahatan dan kerusakan lain.

Makanya, lanjut dia, di dalam Islam, minuman keras (khamr) disebut dengan "ummul-khaba'ith" (pangkal kejahatan/keburukan).

Ia mengatakan, bahwa kasus-kasus serupa telah banyak terjadi, juga kasus-kasus kejahatan lain akibat pelaku di bawah pengaruh minuman beralkohol seperti pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, dan lainnya.

"Cukuplah kasus Yuyun menjadi tragedi terakhir bagi bangsa ini. Ini pelajaran yang sangat terang dari Allah SWT kepada bangsa ini," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, sejumlah pihak termasuk aparat pemerintah, wakil rakyat, pengamat, masih enggan mengesahkan regulasi pelarangan total minuman beralkohol.

"Mereka berdalih bertentangan dengan norma legislasi, melawan aturan di atasnya, pendapatan negara-daerah, dan lain-lain. Seperti sedang menyuarakan kepentingan pengusaha mihol dan mengabaikan ancaman serius bagi rakyatnya. Apakah kita menunggu anak-anak kita, istri, saudara perempuan, atau keluarga kita menjadi Yuyun-Yuyun yang lain," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, regulasi apapun yang mengandung pembolehan produksi, peredaran dan konsumsi mihol harus segera dicabut demi hukum dan kepentingan nasional-kemanusiaan. Karena peraturan apapun itu semua bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama.

"Segera tetapkan/sahkan raperda pelarangan Mihol di Surabaya. Pengesahan ini sekaligus sebagai gerakan sosial nyata untuk diikuti daerah-daerah lainnya di Indonesia dari Surabaya Menuju Indonesia bebas dari Mihol," katanya.

Selain itu, lanjut dia, mendukung pernyataan Kapolri yang menyarankan perlunya aturan yang jelas dan tegas mengenai Pelarangan Mihol.

Selain itu, kata dia, pihaknya mengapresiasi sikap DPD RI dan para anggota DPR RI yang sedang mematangkan rencana pembuatan UU pelarangan Mihol.(wahyu/ant)