Nasabah Adira: Saya Tidak Mau Dikejar Leasing

Nasabah Adira: Saya Tidak Mau Dikejar Leasing
 Rahmat Aminudin, SH
 08 Juli 2017 23:28:56 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Masyarakat dalam hal ini pebisnis lebih memilih lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan (fiduciare egendoms overdrafht/FEO), lembaga pembiayaan atau leasing. Karena menggunakan jasa gadai misalnya tentu barang/benda tersebut wajib hukumnya menyerahkan kepada kreditur sehingga pemilik dengan sendirinya tidak bisa menggunakannya.

Kantor hukum Rahmat Aminudun SH dan Rekan kurang lebih dua tahun telah bekerja sama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dalam penanganan kredit macet nasabah mobil. Mengapresiasi seorang nasabah Adhi Sudartha ketika dilayangkan somasi pertama dengan kesadaran penuh atas keterlambatan angsuran tiga bulan mau menyerahkan mobil.

Menurut pihak ketiga, Ari yang mengusai unit Daihatsu Ayla tersebut menyebutkan bahwa untuk apa ia menggelapkan mobil Adira Finance sementara ia juga punya banyak piutang yang nantinyan akan sulit ketika ia menagih.

"Ngapain jadi orang yang selalu dikejar sama leasing," ungkapnya. Hal ini membuktikan ia masih punya moralitas yang patut dicontohi nasabah yang lain.

Sementara Rahmat Aminudin, memberikan acungan jempol kepada nasabah tersebut. "Pantas dijadikan contoh kepadanya (nasabah dan pihak ketiga,red).

Pengalaman kami menangani kasus Adira untuk mengeksekusi membutuhkan energi lebih karena kurang kesadaran dan cenderung melanggar perjanjian fidusia" kata Rahmat di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Biasanya delegasi kantornya, kata dia, mengunjungi nasabah sebanyak dua kali untuk sampaikan somasi satu dan somasi dua.

"Terkadang kami menggunakan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, bila ada unitnya," jelasnya dia.

Namun obyek fidusia (mobil) apabila tidak dalam penguasaan nasabah, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi nasabah dan pihak ketiga dengan sengaja mengusai tanpa hak.

Lebih lanjut Rahmat memaparkan akan membuat laporan/pengaduan kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana dilakukan nasabah atau pihak ketiga tersebut.

"Sesuai Undang-undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 35 dan 36," tandasnya. (wem)