Menyatukan Sistem Pendidikan Dengan Satu Anggaran

Menyatukan Sistem Pendidikan Dengan Satu Anggaran
 
 22 Mei 2015 00:27:11 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Anggaran pendidikan masih tersebar ke beberapa kementerian penyelenggara pendidikan. Ke depan diharapkan ada penyatuan anggaran, sehingga bisa disusun pula satu sistem kependidikan yang menasional, tidak sektoral lagi. Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk Strategi Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di DPR RI, Kamis (21/5/2015).

 

Hadir sebagai pembicara tunggal dalam diskusi tersebut Udin S Winataputra, Guru Besar Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Diskusi ini digagas oleh Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR. Hadir juga memberi sambutan pembuka Deputi Anggaran Setjen DPR Setyanta Nugraha.

 

Menurut Udin, semua kementerian yang menyelenggarakan pendidikan memang sudah saatnya menyatukan arah pendidikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan begitu ada satu sistem yang terbangun dengan anggaran yang juga tunggal. Ini penting untuk menyeragamkan paradigma dan filosofi pendidikan nasional.

 

Pada bagian lain, Udin juga memaparkan, problem kurikulum nasional. Katanya, kurikulum nasional masih esensialistik. Artinya, masih lebih mementingkan pada teori ilmu, bukan mementingkan kemaslahatan manusia. Sisi lain kurikulum juga harus memiliki warna kedaerahan.

 

“Kurikulum memang sudah menasional, tapi tidak berdiversifikasi,” jelasnya. Masing-masing daerah memiliki keunggulan sendiri yang perlu digali dan ditonjolkan dalam dunia pendidikan. Dalam Pasal 1 butir 19 UU N0.20/2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar.

 

Banyak daerah justru tidak mampu menerapkan kurikulum nasional karena keterbatasan anggaran dan nilai-nilai lokal yang belum terakomodasi dengan baik dalam kurikulum nasional. Dari sini terlihat masih ada kesenjangan pendidikan antar-daerah yang perlu dicari akar masalahnya.(*)

 

Sumber: dpr.go.id