Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Hukuman Maksimal

Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Hukuman Maksimal
 Mantan Presiden Filipina, Benigno Aquino (istimewa)
 09 November 2017 07:25:25 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Ombudsman Filipina mendakwa mantan Presiden Filipina, Benigno Aquino, di pengadilan khusus dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan, Rabu (8/11/2017).

Aquino didakwa atas 'tindakan melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan' terkait dengan oprasi antiteror pada Januari 2015. Oprasi ini telah menewaskan 44 polisi, 18 pejuang militan Islam, dan lima warga sipil.

Mantan presiden yang menjabat selama enam tahun hingga 2016 lalu, disebut mempengaruhi Kepala Kepolisian Filipina, Jenderal Alan La Madrid Purisima memimpin operasi untuk memburu seorang pemimpin militan Islam asal Malaysia yang berujung banyaknya korban tewas.

"Presiden Republik Filipina, dalam melaksanakan tugas resmi dan administrasi, melakukan dengan sengaja, melanggar hukum, dan secara kriminal membujuk, membiarkan dan mempengaruhi Alan La Madrid Purisima," seperti tertulis dalam dakwaan Ombudsman, dilansir dari Detik di Jakarta.

Jenderal Purisima sendiri kala itu diduga terlibat kasus korupsi. Pihak Ombudsman pun telah menyerankan agar dia diberhentikan sementara dari jabatanya sebagai kepala kepolisian.

Tapi Aquino tetap mengintruksikan Purisima untuk melakukan oprasi pemburuan pemimpin militan Islam. Oprasi ini berhasil menewaskan tersangka pembuat bom yang masuk dalam daftar orang yang diburu Amerika Serikat, Zulkifli bin Hir. Sayangnya, banyak korban yang berjatuhan dalam pemburuan ini.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap oprasi tersebut. Hasilnya menyimpulkan, bahwa oprasi pemburuan ini berlangsung dengan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang buruk.

Dilain pihak, Presiden Filipina Rodrigo Duterte angkat bicara soal dakwaan terhadap Aquino. Ia mengecam dakwaan tersebut dan berpendapat Aquino tidak dapat didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan karena presiden memiliki otoritas sepenuhnya atas kepolisian.

"Presiden selalu bisa campur tangan, mengubah, memodifikasi atau sama sekali mengubahnya. Dia adalah kepala pemerintahan terkait dengan kepolisian," kata Duterte kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita AFP.

(**)