Madrasah dan Ponpes Tak Cocok Dengan "full day school"

Madrasah dan Ponpes Tak Cocok Dengan
 Istimewa
 08 Agustus 2017 14:17:25 wib
Share :

Kabar7, Yogyakarta - Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait aturan lima hari sekolah atau full daya school, baiknya tak bersifat memaksa untuk seluruh sekolah.

Demikian pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (8/8/2017).

"Saya berharap mudah-mudahan itu bukan kebijakan yang harus diwajibkan secara merata," kata Lukman dikutip dari Antaranews.

Ia berpendapat, jika kebijakan full day school ini dipaksakan seluruh sekolah, pasti banyak pihak yang merasa keberatan. Terlebih untuk lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah serta pondok pesantren (ponpes).

"Madrasah diniyah dan ponpes kita, para kiyai, ulama kita akan sangat berkeberatan karena kebijakan itu akan mempengaruhi sistem pendidikan dan pengajaran yang telah dikembangkan di ponpes selama puluhan tahun," ucapnya.

Bila memang ingin menerapkan kebijakan tersebut, Lukman menghimbau sebaiknya seluruh pihak baik siswa sampai wali murid diberikan keleluasaan untuk memilih bersedia atau tidak mengikuti full day school.

"Saya kira itu akan lebih arif daripada dipaksakan namun kenyataannya mendapatkan resistensi sangat tinggi," kata dia. Pemerintah, lanjut Lukman, sebenarnya tidak pernah menekanka kebijakan lima hari sekolah. Karena yang menjadi poin utama yakni penguatan pendidikan karakter.

"Poinnya bukan pada lima hari sekolah," tuturnya.

Kebijakan Baru Brangus Tradisi Lama

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat, kebijkan Kemendikbud ini dapat menghilangkan tradisi lama bila seluruh lembaga pendidikan dipaksa menerapkannya. Untuk itu dia menolak penyeragaman full day school terhadap pesantran dan madrasah.

"Menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui full day school yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah berabad-abad ada di Indonesia," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, dalam sambutan halaqah PKB di Jakarta, Senin (7/8/2017) kemarin.

Lanjutnya dia menyampaikan, Belanda pada zaman penjajahan dulu saja takut berhadapan dengan tradisi yakni adanya pesantren dan madrasah.

"Lha kok Menteri Pendidikan hari ini bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school," ucapnya.

Cak Imin menuturkan, konsep lima hari sekolah ini akan mengganggu kegiatan keagamaan di pesantren dan madrasah. Pasalnya lembaga pendidikan ini menerapkan kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al-Quran di sore hari selepas pulang sekolah.

Ia pun menilai kalau kebijakan full day school ini tidak berdasarkan fakta di lapangan dan analisa. Namun hanya berdasarkan asumsi semata yang memandang kebijkan tersebut bisa mengatasi pendidikan agama dan karakter.

"Oleh karena itu tidak realistis (kebijakan tersebut). Karena itu PKB, NU, semua komponen pesantren menolak full day school, karena tidak menghargai kerja keras kami (madrasah dan pesantren) selama ini," ucap Cak Imin.

Cak Imin juga mendesak agar peraturan Kemendikbud nomor 23 tahun 2017 ini dapat dicabut. Ia keberatan jika pesantren dan madrasah turut diseragamkan dalam peraturan tersebut.

"Jangan diseragamkan, terutama yang negeri, jangan. Jakarta boleh, daerah lain enggak boleh. Dengan cara itu madrasah yang sudah berabad-abad ada di Indonesia ini mampu membangun karakter bangsa. Sekolah yang selama ini banyak tawuran kan justru sekolah yang tidak pernah kena sentuhan pendidikan agama,"pungkasnya.

(**)