LPPNRI Pantau Bobroknya Program RTLH dan Jaling di Bogor

LPPNRI Pantau Bobroknya Program RTLH dan Jaling di Bogor
 Logo LPPNRI (Istimewa)
 05 Februari 2019 17:32:34 wib
Share :

Kabar7, Bogor - Tim Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) memantau "bobroknya" sistem yang ada di pemerintahan desa terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jalan lingkungan (jaling) di Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Koordinator Tim LPPNRI Dewan Pimpinan Kabupaten Bogor, Ade menjelaskan kepada wartawan di Bogor, Selasa (5/2/2019), bahwa berdasarkan data yang dihimpun salah satu warga di Desa Cibentang tersebut memberi komentar terkait RTLH.

"Benar saya menerima perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk tahun 2017 dan saya hanya mendapat dari Desa Cibentang berupa dari material yang ditunjuk oleh desa," kata warga Desa Cibentang, Suhanda.

Adapun yang diterimanya adalah batako 1.000, semen 25 sack, triplek tiga lembar, kayu kaso dua ikat, kawat bandrat tiga gulung, GRC enam lembar, pasir satu truck, engsel pintu tiga pasang, balok kayu 20 batang, paku campur 5 kilogram, besi 8 mili 10 batang, ember kecil lima buah dan ongkos tukang Rp1,4 juta.

Dengan hasil investigasi Anggota LPPNRI di lapangan dirinya sangat menyesalkan ada perbedaan yang didapatkan warga penerima RTLH dari bahan material dan upah penerimaan pekerja sekitar Rp1 juta sampai Rp1,4 juta.

"Benar adanya kami menerima RTLH untuk tahun anggaran 2017 dua unit dan 2018 satu unit, dan saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Begitu pun masalah perbaikan jalan lingkungan, sama sekali tidak dilibatkan. Untuk pekerjaannya kami gotong royong," ungkap Ketua RT di Desa Cibentang, Yono. 

Apalagi, kata Ade, masalah dana desa yang seharusnya dana tersebut untuk jalan lingkungan, yang dikerjakan oleh warga secara swakelola dan diberi upah.

"Malah dibuat warga untuk bergotong royong tanpa diberikan upah dan yang diberikan oleh desa berupa paving blok, pasir dan semen. Dan pada waktu anggota LPPNRI meminta RAB-nya Kepala Desa tidak bisa menunjukkan Rancangan Anggaran Belanja tersebut," pungkas Koordinator Tim LPPNRI.

(Andreas)


Berita Terkait