LPPNRI Klarifikasi Terkait Dugaan Penggelapan Retribusi Sampah di UPT Jonggol

LPPNRI Klarifikasi Terkait Dugaan Penggelapan Retribusi Sampah di UPT Jonggol
 Logo (istimewa)
 25 Januari 2019 01:06:55 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Salah seorang anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) mengklarifikasikan terkait adanya dugaan penggelapan anggaran retribusi sampah perumahan di UPT II Jonggol.

"Tadinya Kepala UPT tidak mau menerima kami, tapi alhamdulliah akhirnya mau menerima kita, untuk klarifikasi masalah pungutan retribusi sampah," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Menurut dia, setelah diklarifikasi benar bahwa UPT Wilayah II Jonggol membawahi enam bukan empat kecamatan, tapi hanya yang aktif tiga kecamatan dan itupun bukan semua desa yang diambil sampahnya.

"Untuk pungutan biaya sesuai apa yang telah  ditentukan dan untuk penyerahaan ke kas Kabupaten (Bogor) sesuai apa yang telah kami ambil dari RW setempat menurut Kepala UPT," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Kepala UPT pada saat itu tidak menerima anggota LPPNRI bukan tidak mau tapi karena pada waktu itu ada tugas mendadak yang harus dikerjakan.

Secara terpisah, Kepala UPT II Jonggol Iwan S. Yunior mengatakan bahwa terjadi suatu kesalah pahaman atau kurang komunikasi.

"Dan memang di lapangannya ternyata selama ini supirnya tidak terbuka kepada UPT adalah uang tersebut sebenarnya ada sebagian di setorkan yang semestinya disetorkan harus di setorkan yang sisanya dipake buat operasional di jalan untuk menuju ke Tempat Pembuangan Akhir Galuga," katanya saat dihubungi.

Menurut dia, anggaran tersebut sisanya untuk operasional seperti membeli kopi dan membayar tol serta hal-hal yang tak terduga misalkan pecah ban dan lain-lain.

"Mungkin ke depan nanti kita akan benahi supaya ke depan nanti biar si pengemudi itu tidak lagi berbuat seperti kemarin-kemarin yang harus bekerja apa adanya sesuai dengan distribusi yang sudah ditetapkan atau tupoksinya," ungkapnya.

Pihaknya mengklaim bahwa UPT Jonggol di tahun 2018 pencapaian targetnya mendapat 102 persen hasil kerja cukup bagus.

Diberitakan sebelumnya pada media setempat, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membawahi beberapa kecamatan di antaranya Cileungsi, Kelapa Nunggal, Jonggol, Cariu.

(Deva)