Lembaga Pemerintah Harus Melakukan Keterbukaan Informasi

Lembaga Pemerintah Harus Melakukan Keterbukaan Informasi
 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (istimewa)
 21 Desember 2017 13:55:38 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Setiap lembaga pemerintah harus melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini menjadi penting agar pertisipasi masyarakat lebih maksimal terhadap lembaga pemerintah.

Demikian ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara Penganugerahan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

"Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum," ujarnya.

Indonesia sebagai negara demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi ini telah dipilih setelah reformasi 1998 sebagai sistem kemajuan bangsa dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Untuk dua hal itu tentu dibutuhkan informasi yang terbuka dari kita semua. Tanpa informasi terbuka tentu kta sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis," terangnya.

Keterbukaan informasi publik ini, lanjutnya, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan instansi lainnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karenanya dibentuk Undang-undang Informasi Publik, karena keterbukaan informasi sangat penting untuk menjalankan demokratisasi. Di samping itu juga, peningkatan teknologi saat ini telah mendukung informasi sangat terbuka. 

"Kalau kita diberikan maka masyarakat mencari informasi itu. Dan apabila informasi itu keliru maka akibatnya juga sangat besar. Karena itu, sebelum informasi itu menjadi informasi keliru tentu masing-masing instansi, lembaga, daerah, dan universitas, partai membuka informasi itu kepada masyarakat secara keseluruhan yang diatur dalam undang-undang," kata JK, dilansir dari Detik.

Dia meminta lembaga-lembaga harus menyiapkan informasi yang baik, akurat dan akuntabilitas sehingga dapat diperiksa oleh publik.

"Karena kalau tidak sekali lagi jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya," ujarnya.

(**)