KY: Pimpinan Pengadilan Harus Jadi Teladan Yang Baik

KY: Pimpinan Pengadilan Harus Jadi Teladan Yang Baik
 (istimewa)
 03 November 2017 15:47:47 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Belakangan ini banyak aparat pengadilan yang terjaring oprasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus suap dan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Yudisial (KY) menekankan, pemimpin pengadilan perlu menjadi teladan disamping melakukan pembinaan terhadap hakim di bawah naungannya.

"Untuk menumbuhkan integritas, maka pimpinan pengadilan juga harus memberi teladan yang baik," ujar juru bicara KY, Farid Wajdi, di Jakarta, Jumat (3/10/2017).

Farid mengatakan, hakim harus menjaga kewibawaan dan martabatnya. Hindarilah perbuatan yang melanggar kode etik, terutama KKN. Dengan begitu citra pengadilan di mata masyarakat akan kembali membaik.

"KY mengajak untuk sama-sama menjauhi korupsi, dengan menjadikan pengadilan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan sendirinya akan mengembalikan kepercayaan publik sehingga peradilan bersih dan agung akan terwujud," kata Farid.

Ia menuturkan, aparat pengadilan yang terjaring OTT KPK menjadi sebuah tamparan bagi dunia pengadilan. Karena itu KY merasa penting untuk bekerjasama dengan pimpinan pengadilan.

"Sebagai langkah pencegahan, KY bersinergi dengan pimpinan pengadilan untuk berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujarnya.

Farid mengatakan sinergi ini dilakukan KY bersama dengan Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Militer untuk senantiasa mengingatkan para hakim di bawahnya untuk menjauhkan diri dari potensi pelanggaran KEPPH.

"Diskusi KY dengan pimpinan pengadilan telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di PTA Banjarmasin untuk wilayah pengadilan di seluruh Kalimantan Selatan dan PT Medan untuk wilayah pengadilan seluruh Sumatera Utara," jelas Farid, dilansir Antaranews.

Sejak Maret 2012 KY mencatat terdapat 28 orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK. Dari jumlah itu, sebanyak 17 orang adalah hakim.

Sementara itu dari 48 majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, 22 kasus diantaranya merupakan isu suap dan gratifikasi.

(**)