KPK Belum Bisa Pastikan Keaslian SPDP Novanto

KPK Belum Bisa Pastikan Keaslian SPDP Novanto
 Ketua DPR Setya Novanto (istimewa)
 07 November 2017 11:25:52 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Telah beredar surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sprindik dengan nomor B.619/23/11/2017 ini, prihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 November 2017. Isi surat tersebut di antaranya berbunyi:

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, telah dimulai penyidikan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 51 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tersangka:

Nama Lengkap: Setya Novanto
Tempat Tanggal Lahir: Bandung/ 12 November 1955
Agama: Islam
Kebangsaan: Indonesia
Pendidikan: S-1
Pekerjaan: Ketua DPR-RI/Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI

Surat Sprindik tersebut ditandatangani oleh Dirdik KPK Aris Budiman dengan tembusan ke pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PIPM KPK, Penuntut Hukum pada KPK.

Menanggapi beredarnya dokumen berisi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ketua DPR Setya Novanto, dalam kasus korupsi e-KTP, KPK menegaskan belum bisa memastikan keaslian dokumen terseut.

"Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis, Selasa (7/11/2017), dilansir dari Sindonews.

Meski demikian, Febri memastikan kalau pihaknya tengah berupaya memperkuat konstruksi kasus e-KTP. "KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP ini," tuturnya.

(**)