KPAI Sesalkan Mendikbud Tangani Dugaan Soal "Bocor"

KPAI Sesalkan Mendikbud Tangani Dugaan Soal
 (istimewa)
 26 April 2018 20:56:42 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyesalkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam menangani dugaan kebocoroan soal ujian. Mendikbud mengancam memberikan nilai kosong, kepada siswa yang terbukti memfoto dan mengunggah soal Ujian Nasional Berbasis Komputer ke media sosial.

"Mendikbud harus mengedepankan keadilan terhadap anak-anak yang mengunggah foto soal UNBK ke media sosial, karena lolosnya anak-anak tersebut membawa handphone ke dalam ruang ujian harus diinvestigasi," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Menurut dia, sudah ada aturan dilarang membawa handphone ke ruang ujian. Oleh sebab itu, ada dugaan kelengahan dari pengawas dan panitia pelaksana UNBK di sekolah.

Pihaknya mempertanyakan, dasar hukum dan aturan yang mana terkait anak-anak yang memfoto dan mengunggah soal UNBK akan dihukum dengan diberi nilai 0 atau kosong.

"Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjatuhkan sanksi berdasarkan prosedur operasional standar ujian nasional (POS UN), Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), UU Kerahasiaan Negara dan lain-lain, bukan tanpa dasar yang jelas," ungkap Retno.

KPAI menilai cara dan pendekatan Kemendikbud dalam menangani dugaan kebocoran soal tidak mencerminkan perspektif perlindungan anak, bahkan tidak mengedepankan prinsip pembinaan dalam mendidik.

"Mengapa anak melakukan hal-hal salah tersebut pasti ada latar belakangnya. Karena sepanjang UNBK masih dijadikan alat evaluasi selain pemetaan, maka potensi kecurangan masih akan terjadi," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa hasil UNBK SMP digunakan untuk seleksi masuk SMA, termasuk akar persoalan. Jadi, seharusnya Kemendikbud mau bergerak untuk memperbaiki sistem evaluasi yang selama ini diterapkan.

"Bukan menjadikan anak sebagai korban kebijakan dan akan dihukum pula. KPAI menyesalkan ketika hukuman selalu menjadi kebijakan Kemendikbud karena menganggap bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dengan hukuman dan kekerasan," jelasnya.

"Hal ini, jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan dan prinsip dalam mendidik anak. Sesuai tumbuh kembangnya," tambah Retno.

(deva)