Kontraktor Resah Adanya Uang Koordinasi

Kontraktor Resah Adanya Uang Koordinasi
 Ilustrasi (istimewa)
 18 November 2017 18:54:43 wib
Share :

Kabar7, Depok - Aksi yang diduga dilakukan sekelompok lembaga masyarakat tertentu mendatangi para kontraktor untuk meminta uang sebesar 1% dari nilai kontrak dengan dalih sebagai uang koordinasi, semakin membuat resah kalangan pelaksana pembangunan di Kota Depok, Jawa Barat.

Semakin tinggi nilai proyek, akan semakin banyak dan semakin besar pula jumlah uang yang diminta. Sehingga, membuat kontraktor cenderung tertekan.

"Pada dasarnya mereka (kontraktor, red-) memaklumi, namun jangan sampai melakukan penekanan mematok permintaan sebesar 1%. Kalau dasar mereka hanya minta CSR (Corporate Social Responsibility) sah-sah saja, hanya saja harus digaris bawahi bahwa kontraktor tak bisa di golongkan pada golongan perseroan terbatas (PT) yang memiliki dampak kegiatan usahanya merusak lingkungan," kata praktisi hukum Johanis Ubyaan, saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/11/2017).

Dijelaskannya bahwa kontraktor juga membayar pajak, punya kotribusi buat pemerintah dan dilindungi Undang-undang tentang Perseroan.

"Pada prinsipnya, musyawarah untuk mufakat. Selama dasar tindakan dan kebijakan itu disetujui bersama. Sah-sah saja," jelasnya.

Joe menegaskan pula, pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan itu segala tindakan harus berdasarkan aturan dan undang-undang. Tindakan di luar dari aturan tidak dibenarkan.

"Untuk diketahui tindakan tersebut bisa dikenakan Pasal 368 (pemerasan) jika dilakukan secara bersama-sama, Pasal 55 (turut serta)," tegasnya.

 

(Andreas/Deva)