Komisi III dan Penegak Hukum di Jateng Bahas Pemberantasan Korupsi

Komisi III dan Penegak Hukum di Jateng Bahas Pemberantasan Korupsi
 (dok. DPR)
 13 Oktober 2017 16:19:02 wib
Share :

Kabar7, Semarang - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah (Jateng), Jumat (13/10/2017).

Tujuannya itu untuk mengetahui apa saja program yang dirancang oleh penegak hukum di wilayah tersebut dalam upaya memberantas korupsi.

Delegasi Komisi III yang dipimpin M. Nasir Djamil, politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejaterah (PKS), lalu menggelar pertemuan di Mapolda Jateng, Semarang, dengan penegak hukum dan akademisi.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, yakni Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Irwasda, Diskrimsus, Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Pengadilan Tinggi, dan tiga akademisi dari UNDIP, UNTAG, serta UNNES.

Dalam pertemuan Nasir menuturkan, untuk memberantas korupsi yang dilakukan penguasa harus dilakukan oleh penguasa pula.

"Hanya penguasa yang bisa mengawasi kekuasaan," tegasnya, dilansir dari laman resmi DPR.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, kata Nasir, penindakan kasusnya ini juga diperlukan penangan yang luar biasa.

Sayangnya, walau sudah ada tiga institusi penegak hukum di Indonesia, yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tren korupsi belum menurun signifikan.

Indeks korupsi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Brunei. Dibutuhkan strategi jitu dan koordinasi yang kuat antartiga lembaga tersebut untuk memberantas korupsi.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dalam pertemuan melaporkan, pada tahun 2017 hingga triwulan III ada 40 kasus korupsi yang sudah ditangani dari target 75 kasus atau 53 persen yang terselesaikan.

Kerugian negara akibat korupsi di Jawa Tengah pada 2017 mencapai Rp 53.257.866.276. Dari jumlah itu, kerugian negara yang berhasil dikembalikan sebesar Rp 5.951.394.117.

Hingga triwulan III 2017, ucap Condro, ada 89 kasus dalam tahap penyelidikan, 63 kasus penyidikan, dan yang sudah diaudit 83 kasus.

Sementara itu, Kajati dalam penjelasannya di hadapan delegasi Komisi III, menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan masih didominasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Kini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sedang mengawal anggaran sebesar lebih dari Rp 49 miliar yang masuk tindak pidana korupsi.

(**)