Kiki Syahnakri "Ngawur" tentang Democratic Policing Picu Pemecahan TNI dan Polri

Kiki Syahnakri
 (Istimewa)
 01 Februari 2019 16:10:00 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Prof (Ris) Hermawan Sulistyo menyesalkan pidato Ketua PPAD (Persatuan Purnawiratan Angkatan Darat), Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri. Pidato di forum PPAD yang dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf TNI itu dinilai "ngawur" saat menyinggung buku Democratic Policing. Bahkan pidato Kiki Syahnakri justru membahayakan dan bisa memecah-belah TNI dan Polri.

“Buku Democrating Policing itu sama sekali tidak menyebut-nyebut soal TNI. Sangat ketahuan Kiki Syahnakri belum baca buku itu. Tanpa sadar justru ‘statemen’ dia yang ngawur dan membahayakan. Bisa memecah-belah TNI dan Polri, bahkan memecah belah bangsa pada umumnya. Saya harap Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyikapi hal itu, tegas Hermawan Sulityo dalam suatu diskusi di Coffee 131 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis malam (31/1/2019).

Menurut Prof Hermawan, salah satu penulis buku Democratic Policing bersama Jenderal (Pol) H. Muhammad Tito Karnavian ini, materi tentang substansi peran dan fungsi TNI yang disampaikan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di forum PPAD yang dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf TNI tersebut dinilainya normatif dan bagus.

"Materi Subtansi peran dan fungsi TNI yang disampaikannya, saya nilai normatif dan bagus. Tetapi ketika menyinggung tentang buku Democratic Policing yang dia sebut buku ngawur dan berbahaya, saya berpendapat justru dia yang ngawur. Apalagi dia dalam pidato itu mengakui, sudah membaca meski hanya scanning. Bagaimana mungkin belum membaca isi buku secara utuh sudah berani menuding isi buku itu sebagai ngawur dan berbahaya?" ujarnya.

Dia menegaskan, Kiki Syahnakri yang mantan Wakasad itu, dia itu sebagai perwira tinggai TNI-AD yang cerdas dan berwawasan luas. Karenanya, ia heran ketika dalam forum PPAD itu, tiba-tiba mengkritik keras kebijakan Kapolri Jenderal (Pol) M. Tito Karnavian yang ia tuding menulis buku ngawur dan membahayakan serta melemahkan institusi TNI.  

“Padahal, buku itu sama sekali tidak menyebut-nyebut soal TNI. Sangat ketahuan Kiki Syahnakri belum baca buku itu. Tanpa sadar justru ‘statemen’ dia yang ngawur dan membahayakan. Bisa memecah-belah TNI dan Polri, bahkan memecah belah bangsa pada umumnya. Saya harap Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyikapi hal itu," tegasnya.

Hermawan menuturkan, transkrip Pidato Kiki Syahnakri di Forum PPAD itu, antara lain menyatakan dirinya diharuskan mengisi acara di Forum PPAD ini, dia mengumpulkan para pengurus inti PPAD guna merumuskan apa yang harus disampaikannya. Sehingga yang dia sampaikan adalah pesan dari para purnawirawan yang ada di PPAD.

"Ketika saya mendapatkan berita bahwa saya harus mengisi acara ini, maka saya mengumpulkan para pengurus inti PPAD untuk merumuskan apa yang harus saya sampaikan. Maka yang akan saya sampaikan ini merupakan ‘message’, pesan dari para purnawirawan yang ada di PPAD," kata Kiki Syahnakri yang dikutip Hermawan Sulistyo.  

Sebagai negara merdeka, sambung Hermawan mencontohkan Kiki, kita memiliki suatu tujuan nasional yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan UUD 45. Berbangsa merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapainya diperlukan suatu sistem pemerintahan negara dan yang mengupayakan secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Kiki Syahnakri menyatakan juga di forum itu, dalam sistem pemerintahan negara ini, diatur fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang termaksud di dalamnya merupakan bagian dari sistem negara, antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif.

"Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan ini, harus ada ‘check and balances’. Apabila satu institusi keluar atau masuk ke wilayah atau fungsi institusi lain, maka akan merusak ‘check and balances’ ini. Tidak akan terjadi ‘check and balancses’, malah yang terjadi distorsi."

Dalam koteks ini, baru-baru ini terbit buku Democratic Policing. Buku ini ngawur, berbahaya bagi penyelenggaraan negara tadi. Karena isi buku ini, saya sudah baca walau scanning, isi buku ini membawa ‘institusi superbody’ masuk ke fungsi-fungsi yang harusnya diemban institusi lain.

"Democratic Policing mengecilkan arti keamanan nasional, arti Kamnas, karena hanya melihat Kamnas dari persepektif HAM. Dalam konteks ini, PPAD sudah pernah pada tahun 2013 menerbitkan  tiga buku, suatu ptalform penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila yang menyarankan agar Polri berada di bawah Kemendagri. Dalam sistem demokrasi di negara mana pun, tidak ada, Polri di bawah presiden," demikian cuplikan Pidato Letjen Kiki Syahnakri yang dikutip Hermawan Sulistyo.

Menanggapi pidato tersebut, Prof Hermawan Sulistyo mengimbau semua pihak agar berpikir jernih, dan merujuk pada NKRI yang aman, adil, dan sejahtera, seperti misi penerbitan buku Democratic Policing. Buku terbitan Pensil -324 tahun 2018 itu, adalah hasil kolaborasi M. Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo yang kedua, setelah buku pertama berjudul Polri Dalam Arsitektur Negara (2016).

Buku setebal 494 halaman itu, upaya pencerahan bagi seluruh anggota Polri, mengingat sejak menjadi institusi dengan status sipil, Polri harus menjalankan tugas sebagai pengawal. Bahkan pendorong, proses-proses demokratisasi. Sebuah tugas yang tidak ringan, terutama karena konstelasi ‘dicourses’ di ruang publik masih berlangsung dengan ketat.

"Bagi para stakeholders Kepolisian, khususnya stakeholders Polri buku ini diharapkan menjadi pencerah mengenai peran dan praktis policing dalam proses demokratisasi yang telah, sedang, dan masih akan berlangsung di Indonesia.  Sekali lagi, menjadi sangat aneh dan mengherankan ketika seorang purnawirawan jenderal bintang tiga menuding buku ini ngawur dan membahayakan. Apa dia tidak sadar implikasi dari ucapannya," gugat Hermawan Sulistyo.

(K7-1)


Berita Terkait