Ketua BPK Serahkan Laporan IHPS ke Presiden

Ketua BPK Serahkan Laporan IHPS ke Presiden
 Presiden Jokowi menerima laporan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 dari Pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017) (dok. Setkab)
 10 Oktober 2017 13:53:02 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara dan jajarannya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Kedatangan Moermahadi ini untuk menyampaikan penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Jokowi.

BPK dalam laporan tertulisnya menyebutkan, dari 687 laporan hasil pemeriksaan lembaga pemerintah terdapat 14.997 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Salah satu contoh permasalahan yang ditemukan, adanya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK karena ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dollar AS atau Rp12,73 triliun.

Selain itu, dalam laporan juga disebutkan ada 17 Kontrak Kerja Sama belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Sementara terkait penyampaian laporan keuangan instansi pemerintah, menurut data BPK, 91 persen dari target 85 persen pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah kabupaten sejumlah 66 persen dari target 60 persen, dan pemerintah kota sejumlah 77 persen dari target 65 persen.

Moermahadi mengatakan, Presiden Jokowi akan menindaklanjuti laporan yang telah BPK sampaikan sebagai benruk responnya.

"Ada poin yang penting bahwa untuk ke depan masalah laporan keuangan pemerintah pusat untuk kita mesti bikin lagi, kita sudah mau masuk pemeriksaan, jadi harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menyangkut akuntabilitasnya, transparansinya,” jelas Moermahadi.

Sedangkan mengenai masalah ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Ketua BPK itu meminta supaya ditindaklanjuti untuk disetor.

"Tapi ada juga tadi kita bicara ada masalah koreksi dari subsidi ada beberapa, ada juga penyerahan aset, kita sampaikan itu tadi," sambung Moermahadi, dikutip dari Setkan.

Terkait 447 temuan yang diindikasikan pidana dengan nilai Rp44,74 triliun sepanjang 2003 hingga Juni 2017, Moermahadi menerangkan pihaknya akan menyerahkan temuan tersebut kepada penegak hukum, baik Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.

"Nah semua temuan ada indikasi itu kita serahkan, masalah tindak lanjutnya nanti itu tinggal kita menanyakan saja, tapi kita bisa tidak punya alat untuk mengeksekusi. Jadi, kalau ada perbedaan antara, kok ini tidak ditindaklanjuti, kita enggak bisa. Kita hanya melaporkan saja kenapa ini tidak ditindak lanjuti gitu," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

(**)