Kepenyidikan, Korupsi Bank Mandiri Segera Ada Tersangkanya

Kepenyidikan, Korupsi Bank Mandiri Segera Ada Tersangkanya
 dok. kb7
 20 September 2017 11:37:58 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengungkap dugaan korupsi pemberian fasilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,4 triliun.

Kasus inipun kini dinaikan statusnya oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) dari penyelidikan ke penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Nomor: Print-64/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017.

"Sekarang sudah ditingkatkan ke penyidikan, tunggu perkembangan saja. Kerugiannya Rp 1,4 triliun," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di sela-sela acara HUT Rumah Sakit Adhyaksa ke-3, Ceger, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017). 

Tak hanya meningkatkan status kasus, Prasetyo juga menegaskan pihak akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Untuk itu pengumpulan bukti terus diupayakan guna menjerat pihak yang harus mempertanggungjawabkan perkara ini.

Untuk diktehaui, kasus bermula pada 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205, Direktur PT TAB mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung.

Perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 880.600.000.000, perpanjangan dan tambahan plafond LC sebesar Rp 40 miliar sehingga total plafond LC menjadi Rp 50 miliar. Serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 250 miliar selama 72 bulan.

Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang aslinya.

Sehingga berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan. Akhirnya perusahaan itu bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar Rp1,170 triliun.

Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar Rp73 miliar, yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan KI dan KMK, tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang untuk perjanjian kredit.

(**)