Kepala Bakamla RI Akan Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi

Kepala Bakamla RI Akan Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi
 (*)
 11 Oktober 2017 13:11:55 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun Anggaran 2016.

Sebagai langkah penyidikan selanjutnya, KPK akan periksa Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Arie Soedewo sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Untuk diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI, Nofel Hasan, sebagai tersangka. Ia diduga menerima 104.500 dolar Singapura terkait pengadaan "satellite monitoring" senilai total Rp222,43 miliar.

Nofel disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun ancaman dari pasal tersebut yakni pidana penjara palingebelumnya4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Guna mengembangkan kasus dugaan korupsi di Bakamla RI ini, KPK juga akan memeriksa Nofel sebagai tersangka. Status yang disandang Nofel ini diterima dari KPK pada 12 April 2017 lalu.

Sebelumnya pada Selasa (10/10), KPK memeriksa anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

"Untuk pemeriksaan yang bersangkutan kami mendalami aspek lain dari soal suap sebagai kasus awal, kami juga menelusuri lebih lanjut aspek-aspek pembahasan anggarannya," kata Febri.

Ia menyatakan bahwa KPK mulai menemukan beberapa informasi baru dalam penanganan kasus Bakamla tersebut.

"Ada dimensi lain seperti pembahasan anggaran terkait proyek di Bakamla karena sebelumnya kan kami fokus pada indikasi pemberian suap pada pejabat Bakamla terkait pengadaannya," ucap Febri dikutip dari Antaranews.

Fayakhun sendiri bersama dengan Managing Director PT ROHDE and SCHWARZ Indonesia Erwin S Arif telah dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak akhir Juni 2017 lalu. 

(**)