Kementrian ESDM Akan Sedehanakan Regulasi Usaha Tambang

Kementrian ESDM Akan Sedehanakan Regulasi Usaha Tambang
 (*)
 05 Oktober 2017 20:37:56 wib
Share :

Kabar7, Padang - Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM Syamsu Daliend, menyampaikan kalau kementriannya akan menyederhanakan regulasi perizinan sektor pertambangan yang dinilai masih merumitkan pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Transformasi Kebijakan dan Teknologi Pertambangan Indonesia yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, Kamis (5/10/2017).

"Ini merupakan upaya reformasi birokrasi dengan meringkas atau memadatkan proses perizinan yang selama ini sudah berjalan," kata Syamsu Daliend.

Dicontohkan oleh regulasi yang menyulitkan yakni pengurusan izin semen sebanyak 50 bentuk izin dan proses penerbitan satu izinnya memakan waktu selama satu bulan bahkan lebih.

"Bayangkan kalau izin yang 50 itu diurus satu sebulan berarti 50 bulan atau hampir empat tahun baru keluar izinnya, itu baru sebulan satu izin sementara ada yang lama prosesnya satu tahun" kata dia.

Oleh sebab itu, kata dia Kementerian ESDM mencoba mengurangi semua birokrasi izin pertambangan menjadi lebih ringkas dan sederhana.

"Sekarang ada belasan saja, kalau dulu sampai 50 izin," ujarnya, dikutip dari Antaranews.

Kemudian salah satu kebijakan terbaru yang dibuat adalah Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Dalam peraturan tersebut diatur perusahaan tambang yang sudah berjalan tidak boleh lagi menjual bahan mentah ke luar negeri," ujar dia.

Ia mengatakan karena kondisi belum memungkinkan hingga 2022 perusahaan tambang masih diberi kesempatan mengekspor bahan yang sudah diolah hingga yang masih mentah dengan syara dan kondisi tertentu yaitu membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

(**)