Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri Teken MoU Soal Dana Desa

Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri Teken MoU Soal Dana Desa
 ilustrasi (istimewa)
 20 Oktober 2017 13:32:58 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri sepakat untuk bekerja sama dalam hal pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendes PDTT Eko Sandjojo dan Mendagri Tjahjo Kumolo, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

"Kami baru saja menandatangani MoU dengan Pak Eko dan Pak Tjahjo tentang pengawalan dana desa," kata Kapolri.

Nota kesepahaman ini merupakan pedoman bagi ketiga pihak untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan dana desa. Tujuannya MoU ini agar pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel dapat terwujud melalui kerja sama yang sinergis di antara ketiga pihak.

Dalam MoU tersebut terdapat lima ruang lingkup terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana desa.

Yang pertama yaitu membina dan menguatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam mengelola dana desa.

Kedua, sosialisasi regulasi dalam mengelola dana desa. Ketiga, penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa. Keempat, memfasilitasi bantuan pengamanan dalam mengelola dana desa.

Kemudian yang terakhir atau kelima ialah memfasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.

Disebutkan Tito, bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas), kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resor (kapolres), menjadi unsur dari Polri yang akan dilibatkan untuk pencegahan dan pengawasan terhadap permasalahan dana desa.

"Pendekatan utamanya adalah melibatkan para babinkamtibmas, kapolsek, kapolres sebagai upaya pencegahan, pengawasan dana desa," katanya, dikutip dari Antaranews.

Nota kesepahaman ini akan berlaku sema dua tahun, terhitung pertanggal ditekennya MoU oleh Kapolri, Mendes PDTT dan Mendagri.

Untuk diketahui, dalam acara penandatanganan ini turut disaksikan oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dan Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail.

(**)