Kemendagri: REVISI UU ANTISIPASI ORMAS ANTIPANCASILA

Kemendagri: REVISI UU ANTISIPASI ORMAS ANTIPANCASILA
 Logo Kemendagri (istimewa)
 29 November 2016 18:02:42 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan, bahwa pemerintah membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar sesuai dengan perkembangan zaman dalam mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Membahas itu aja terkait dengan Undang-Undang Ormas. Nanti coba kita revisi apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan kondisi sekarang apa belum. Kalau belum, memang ini kita coba masukkan ke revisi kalau memang ada hal yang belum sesuai dengan kondisi sekarang," kata Soedarmo usai rapat koordinasi khusus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Rapat koordinasi khusus yang digelar itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Ditjen Polpum Kemendagri.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah akan melengkapi payung hukum untuk menindak jika ada ormas yang melanggar ketentuan undang-undang serta bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia Pancasila.

"Namanya antisipasi 'kan boleh kita antisipasi dahulu. 'Kan lebih bagus kita sedia payung sebelum hujan daripada kita kehujanan. Istilahnya begitu kan? Itu yang kita buat," tuturnya.

Soedarmo mengatakan, bahwa poin yang direvisi dalam undang-undang itu adalah untuk menertibkan ormas di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat di kemudian hari.

"Terkait dengan masalah ormas yang melaksanakan kegiatan atau selalu membuat situasi onar misalnya, anarkis. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah berencana untuk mengatur lebih lanjut aturan di UU Ormas untuk menindak ormas yang anti-Pancasila.

"Nanti ada sanksi kalau memang ditemukan ormas-ormas mengarah ke situ dan kalau regulasinya menyatakan bahwa ormas-ormas bertentangan dengan Pancasila itu dilarang, nah, antisipasinya harus kita buat 'kan begitu," tuturnya.

Soedarmo mencontohkan sanksi yang dijatuhkan pada ormas yang melanggar ketentuan hukum masih berbelit-belit karena ada masa waktu pemberian sanksi sehingga perlu disederhanakan.

"Misalnya, terkait sanksi ini 'kan untuk memberikan sanksi untuk ormas yang melakukan pelanggaran 'kan terlalu berbelit-belit. Enggak 'simple' (sederhana) gitu. Enggak praktis," tuturnya.

Menurut dia, masih perlu pembahasan lebih lanjut mengenai rencana merevisi UU itu dalam rangka mendalami poin-poin yang perlu diperbaiki.

Soedarmo mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengidentifikasi adanya ormas yang bertolak belakang dengan Pancasila. Ormas yang anti-Pancasila tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti asas dan kegiatan ormas yang dikaitkan dengan nilai ideologi bangsa Indonesia.

"Kita 'kan masih menata dahulu, artinya kita mengantisipasi apabila mungkin nanti ada ormas-ormas yang semacam itu (anti-Pancasila) nanti udah ada regulasinya untuk mengatasi ormas-ormas yang bersangkutan. 'Kan kita harus mengantisipasi dahulu, sementara di Undang-Undang Ormas 'kan enggak ada," ujarnya.(wem/ant)