Kejagung Telah Periksa Dua Saksi Dalam Kasus Korupsi di BKKBN

Kejagung Telah Periksa Dua Saksi Dalam Kasus Korupsi di BKKBN
 Gedung Kejaksaan Agung (dok. kabar7)
 10 Oktober 2017 13:18:39 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN RI).

Sebagai tindak lanjut, peniyidik kejaksaan telah memeriksa Manager Keuangan PT. Meditech Indonesia, Iwan Hermanto , dan mantan Kepala Biro Hukum BKKBN RI, Setia Edi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, mengatakan keduanya diperiksa sebagai saksi pada Senin (9/10/2017) kemarin.

"Iwan Hermanto menerangkan mengenai pembelian duck steril oleh pemenang lelang PT. Jaya Bima Agung Tahun Anggaran 2015,” kata Rum di kantornya, Selasa (10/10/2017).

Kemudian, lanjutn Rum, Setia Edi menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengikuti rapat dalam pengadaan Susuk KB II Batang/ Implant Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di BKKBN RI.

Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/ Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.340.325.000, yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.

Pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam 1 (satu) kendali yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.

Dalam pengusutan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka yakni YW, Direktur Utama PT. Triyasa Nagamas Farma. LW, Direktur PT. Djaja Bima Agung, dan KT, Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN).

Perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai Rp. 27.940.161.935,40, atas kasus ini.

Sementara dalam upaya mengembangkan kasus, Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 30 orang.

(wem)