Kejagung Tak Ingin Gabung Dalam Densus Tipikor

Kejagung Tak Ingin Gabung Dalam Densus Tipikor
 Jaksa Agung M Prasetyo (dok. kb7)
 16 Oktober 2017 16:17:26 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menawarkan dua metode kerja Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupai (Densus Tipikor), dimana salah satunya memasukan unsur Kejaksaan sebagai pimpinan densus tersebut.

Menanggapi rencana tersebut, Jaksa Agung M Prasetyo menuturkan kalau pihaknya enggan bergabung dalam Densus Tipikor buatan Polri. Karena Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah lebih dulu memiliki Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK).

"Kami sudah punya Satgasus jauh sebelum ada pemikiran pembentukan Densus Tipikor. Kami sudah punya. Dan, Satgasus ini sama sekali tidak ada tambahan biaya operasional," kata Prasetyo usai Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi III DPR, Polri, dan KPK di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Untuk diketahui, Kapolri menginginkan sistem penuntutan satu atap dalam Densus Tipikor. Maksudnya Polri ingin ada unsur dari Kejaksaan dalam sistem tersebut agar dalam menangani kasus korupsi, berkasanya tak lagi bolak-balik.

Namun Prasetyo menyampaikan pihak Polri tak perlu mengkawatirkan persoalan itu. Karena bila Densus Tipikor telah terbentuk, maka Kejaksaan akan memperkuat diri dari sisi personel jaksa sehingga Kejagung akan merevitalisasi kerja-kerja penuntutan agar bisa menampung hasil kerja Densus Tipikor Polri.

"Kita lihat, masing-masing memiliki independensi dan hasil kerja penyidik dinilai jaksa penuntut umum sehingga jangan khawatir ada kesan bolak-balik dalam penanganan kasus korupsi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) merupakan praktisi hukum yang berpengalaman sehingga apabila berkas perkara belum lengkap secara formil dan materil maka harus diperbaiki dan dikembalikan.

Prasetyo mengaku tidak masalah apabila kerja pemberantasan korupsi dilakukan masing-masing selama setiap institusi melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.

Selain itu, dia berharap kinerja Densus Tipikor nantinya tidak saling tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sesuai UU, KPK menangani kasus korupsi yang nilainya diatas Rp1 miliar.

Oleh karena itu, menurut dia, akan dirumuskan lagi dan sekarang ini bagaimana tindak pidana korupsi bisa ditangani bersama secara lebih terintegratif.

(**)