Kejagung Periksa Saksi Terkait Pembuatan Tanki Fiktif di Muara Sabak Jambi

Kejagung Periksa Saksi Terkait Pembuatan Tanki Fiktif di Muara Sabak Jambi
 Gedung Kejaksaan Agung (dok. kabar7)
 26 Oktober 2017 09:41:29 wib
Share :

Kaar7, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap seorang wirausaha yakni Frederik Darwin sebagai saksi. Ia diperiksa atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembuatan tanki pendam fiktif di Muara Sabak Jambi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejagung M Rum, mengatakan yang bersangkutan diperiksa pada Rabu (25/10/2017) oleh tim penyidik.

"Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan mengenai kerjasama antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT. Berdikari Petro dalam pembuatan Tanki Pendam di Muara Sabak Jambi," kata Rum di kantornya, Kamis (26/10/2017).

Rum menjelaskan, dalam pengungkapan kasus ini tim penyidik kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 25 orang.

Untuk diketahui, Kejagung juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Pertama, ialah mantan Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya berinisial MFA. Kedua, mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT. Dok dan Perkapalan Surabaya berinisial MY. Ketiga, mantan Direktur Produksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya berinisial IWYD. Keempat, mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya berinisial NST.

Sementara, kasus ini bermula sekitar bulan Agustus 2010, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan kontrak dengan PT. Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan Tanki Pendam di Muara Sabak Jambi dengan nilai sebesar Rp. 179.928.141.879.

Dalam pelaksanaannya PT. Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan Tanki Pendam di Muara Sabak Jambi.

Kemudian PT. Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar USD 3.963.725 kepada AE Marine. Pte, Ltd, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pekerjaan dilapangan/ dilokasi.

Selanjutnya dana sebesar USD 3.963.725 digunakan untuk kekurangan pembayaran pembuatan 2 (dua) kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd yang telah mempunyai anggaran tersendiri, yang penunjukan dan kontrak antara PT. DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga, merugikan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya.

(wem)