Kejagung Kembangkan Dugaan Korupsi Dana Swakelola Pekerjaan Umum

Kejagung Kembangkan Dugaan Korupsi Dana Swakelola Pekerjaan Umum
 Gedung Kejaksaan Agung (dok. kabar7)
 14 November 2017 17:05:55 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun anggaran 2013-2014.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, M. Rum menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana kegiatan swakelola berupa refungsionalisasi sungai dan waduk, pengerukan, perbaikan saluran penghubung, pembersihan saluran sub makro, pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro dan sub mikro pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara yang bersumber dari APBD dan APBD-Perubahan sebesar Rp.116.357.789.000 tahun anggaran 2013-2014.

"Dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan, terdapat pemotongan uang pencairan anggaran kegiatan swakelola, pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang dicairkan," jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin kemarin (13/11/2017).

Kapuspenkum mengungkapkan, bahwa penyidik telah menetapkan tersangka dalam kasus ini yakni JS mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Kemudian, SR mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Lalu, SK pensiunan PNS Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Dan W mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara periode Juni 2013-Desember 2014 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Kapuspenkum melanjutkan, tersangka lain adalah SH mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara periode Januari 2013-17 April 2013 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Dalam kegiatan penyidikan tim penyidik telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap tersangka inisial JS mantan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013 dan tersangka SK pensiunan PNS Dinas Tata Air Provinsi DKI," ujarnya.

Rum mengungkapkan pula, bahwa sekitar pukul 10.00WIB telah hadir tersangka JS dan SK memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukum.

"Tersangka JS ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung 13 Nopember 2017-2 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-35/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017," ungkapnya.

Sementara tersangka SK ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung 13 Nopember 2017-2 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

"Penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun dan tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (vide: Pasal 21 ayat (1) KUHAP)," jelas Kapuspenkum Kejagung.

Dia juga menjelaskan pula, bahwa tersangka SR ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, sementara tersangka SH ditahan di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur.

"Untuk tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," jelasnya lagi.

Dalam perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang dan ahli sebanyak 2 orang.(andreas)