Kejagung Bersama Kejati Kepulauan Riau Tangkap DPO Korupsi

Kejagung Bersama Kejati Kepulauan Riau Tangkap DPO Korupsi
 dok. kb7
 21 Desember 2017 16:59:30 wib
Share :

Kabar7, Jakarta - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Mohammad Nashihan alias MN yang masuk Daftar Pendarian Orang (DPO) terkait kasus tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Adapun kasus MN yakni melakukan pencucian uang atas atas penyalahgunaan dana asuransi kesehatan (Askes) dan Jaminan hari tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Batam, yang ditempatkan di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) M. Rum, mengatakan MN ditangkap dan diamankan pada Rabu (20/12/2017) pukul 16.10 WIB, di Apartemen Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penangkapan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.

Status NM dalam kasus tersebut yakni tersangka. Penangkapanya itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: Print-282/N.10/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017.

Rum memaparkan, MN berprofesi sebagai pengacara. Ia melakukan tindak pidana bersama Syafei, yang kini sedang menghadapi proses persidangan. Atas tindak pidana ini, negara merugi sebesar Rp55 Miliar.

"(MN dan Syafei) disangkakan Pasal 3, 8 Undang-Undang (UU) Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ungkap Rum di Kejagung, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Sementara, di tempat yang sama, Kepala Kejati Kepulauan Riau, Yunan Harjaka mengatakan, pihaknya juga telah menyita sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga berasal dari dana Askes dan JHT Pemkot Batam.

"Setelah penangkapan, kita akan langsung bawa ke Tanjung Pinang untuk segera diproses hukum," ujarnya.

Kasus ini bermula 2007 lalu. Ketika itu Pemkot Batam melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Batam Nomor 09 tahun 2006 mengalokasikan dana Askes dan JHT untuk PNS dan THL Pemkot Batam 2007-2012 yang bersumber dari APBD 2007 sebesar Rp208 miliar.

Setelah dialokasikan, Pemkot Batam menempatkan dana tersebut ke PT BAJ berdasarkan surat kerjasama Nomor 03/kontrak/lelang-Sekda/KPA/ VII/2007. Namun, dalam proses penempatan dana tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Dalam perjalanannya, Rp208 miliar dana Askes dan JHT untuk PNS dan THL Pemkot Batam ternyata tidak dapat dicairkan oleh PNS dan THL, dengan alasan PT BAJ sudah pailit berdasarkan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," papar Yunan.

(wem)